Puluhan PK Geruduk Kantor DPD II Partai Golkar Kabupaten Blora

Puluhan PK menggeruduk Kantor DPD II Partai Golkar Kabupaten Blora, Rabu (13/7) kemarin. (foto: teg-ib)

BLORA. Puluhan pimpinan Pengurus Kecamatan (PK) dan pimpinan Pengurus Desa Partai Golkar Kabupaten Blora menyesalkan langkah yang diambil oleh Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Blora. Ketua DPD II Partai Golkar Blora dinilai yang secara nyata telah menentang intruksi partai dengan beberapa pelanggaran yang berdampak serius dan mengancam persatuan kader.

Lukman Hadi koordinator aksi lapangan mengatakan sebagai pucuk pimpinan tertinggi di tingkat kabupaten, Ketua DPD II Partai Golkar Blora telah menyembunyikan kebenaran yang seharusnya disampaikan kepada jajaran kepengurusan dibawahnya.

“Selama ini Ketua DPD II Partai Golkar Blora telah melanggar petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juklis) partai Golkar yang sudah ditetapkan sehingga muscam yang selama ini sudah dilakukan bisa dianggap illegal,” kata Lukman Hadi, Rabu (13/7) kemarin.

Menurutnya Ketua DPD II Blora tidak melakukan sosialisasi atas kebijakan partai tentang perpanjangan SK kepengurusan tingkat kecamatan dan desa se-Kabupaten Blora. Selain berdampak merusak persatuan kader, kebijakan ini secara moral telah menodai citra kepemimpinan partai senior ini. 

PK bentangkan spanduk kritikan untuk pengurus DPD II Golkar Kab.Blora
(foto: teg-ib)

“Para pemimpin tidak transparan tentu hal ini tidak benar,” ujarnya.

Lukman juga menyampaikan padahal DPD II Partai Golkar Kabupaten Blora telah diperintah oleh DPP Partai Golkar untuk memperpanjang SK pimpinan kecamatan. Perintah ini dituangkan oleh DPP Partai Golkar dengan surat nomor : se-3.golkar/III/2015 tertanggal 19 maret 2015. Pada poin 2 dan poin 4, yang artinya ketua DPD II Partai Golkar Blora telah mengabaikan, tidak melaksanakan perintah DPP Partai Golkar.

Selain itu ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Blora, juga telah melakukan pergantian kepengurusan di tingkat kecamatan dan desa di Kabupaten Blora tanpa melalui musyawarah kecamatan (muscam) yang melibatkan ketua-ketua pimpinan kecamatan Partai Golkar.

“Jelas-jelas ini sudah menyalahi aturan yang telah di tetapkan oleh DPD I Partai Golkar Provinisi Jawa Tengah. Ada pergantian pengurus tapi pengurus lama tidak tahu,” imbuhnya.

Dalam aksi tersebut  kantor DPD II Golkar Kabupaten Blora dalam keadaan sepi dan dalam kondisi terkunci, sehingga para perserta aksi tidak ada perwakilan yang menemuhinya.

“Kantor dalam kondisi kosong dan terkunci, jadi kami tidak ada yang menemui dari pihak perwakilan DPD II Golkar,” lanjutnya.

Lukman bersama peserta aksi lainnya berharap aksi tersebut bisa didengarkan oleh  ketua DPD II Partai Golkar Blora maupun DPD I Provinisi Jawa Tengah, apabila protes yang ia lakukan ini tidak segera ditindaklanjuti, maka para pengurus Pimpinan  Kecamatan (PK) akan melakukan aksi lagi sampai mendapatkan kejelasan.

“Selama belum ada kejelasan kita akan lakukan aksi ini terus, bahkan akan semakin besar dari pada aksi kali ini,” pungkasnya. (teg-infoblora)