![]() |
Ganjar Pranowo usai memimpin rapat penanggulangan kemiskinan daerah yang dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Blora. (foto: ar-infoblora) |
Bertempat di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda)
Jateng, Bupati H.Djoko Nugroho didampingi Wabup H.Arief Rohman M.Si memaparkan
permasalahan kemiskinan yang dihadapi Kebupaten Blora kepada gubernur.
“Kantong-kantong kemiskinan di Blora berada di desa-desa hutan. Dimana
wilayah Blora 49 persen wilayahnya adalah hutan yang didalamnya terdapat 83
desa. Desa hutan inilah yang menjadi kantong kemiskinan karena akses
perekonomian, kesehatan dan pendidikan mereka tertinggal,” ujar Bupati.
Bupati beranggapan bahwa ketertinggalan itu karena buruknya akses
infrastruktur berupa jalan, jembatan dan jaringan listrik. Setidaknya ada 211
ribu jiwa yang ada di seluruh desa hutan se Kabupaten Blora, dan mereka butuh
perhatian ekstra.
“Untuk menuju desa hutan harus melewati jalan milik Perhutani yang
sebagian besar rusak parah. Pemkab mau memperbaiki jalan harus ijin Perhutani
dan prosesnya sulit. Memasang pal listrik di hutan saja ijinnya bertele-tele,
apalagi memperbaiki jalan. Saya harap Gubernur bisa membantu agar warga kami
yang ada di pedesaan hutan bisa memiliki akses yang baik untuk pertumbuhan
ekonomi sebagai wujud pengentasan kemiskinan,” ucap Bupati.
Ia yakin permasalahan kemiskinan desa hutan tidak hanya dialami
oleh Blora, tetapi juga dialami daerah lain di Jawa Tengah yang memiliki hutan.
“Harus ada komitmen bersama dengan kepala daerah kabupaten lain yang senasib
dengan Blora agar permasalahan ini bisa dipecahkan bersama,” lanjutnya.
Mendengar paparan Bupati Blora, menurut Arief Rohman, Gubernur
Ganjar Pranowo pun langsung memberikan tanggapan. “Gubernur langsung menyikapi
dengan akan mengumpulkan semua kepala daerah yang memiliki wilayah hutan untuk
duduk bersama, menyatukan misi pengentasan kemiskinan desa hutan. Perhutani pun
akan diajak rembugan agar pengentasan kemiskinan di desa hutan bisa mendapatkan
dukungan,” ungkap Arief Rohman M.Si saat dihubungi, Selasa (7/7).
Ia mencontohkan Grobogan, wilayah kabupaten yang berada di sebelah
barat Blora ini juga memili permasalahan yang sama yakni kemiskinan desa hutan.
“Jadi semua kepala daerah yang wilayahnya ada hutannya akan dikumpulkan
Gubernur. Semoga ini signal baik agar Blora bisa segera naik dari zona merah
kemiskinan di Jateng,” jelasnya.
Sekedar diketahui saat ini tingkat kemiskinan di Jawa Tengah masih
berada di angka 13,38 persen. Sedangkan Blora berdasarkan data tahun 2014
berada di zona merah, peringkat 21 se Jateng dengan kemiskinan sebesar 13,66
persen. “Kami yakin tahun ini sudah masuk zona kuning, dalam artian diatas
angka kemiskinan Jateng,” pungkas Arief Rohman yang juga ketua tim koordinator
Penanggulangan Kemiskinan Kab.Blora ini. (rs-infoblora)
0 komentar:
Post a Comment