Gubernur Siap Bantu Penanggulangan Kemiskinan Desa Hutan di Blora

Ganjar Pranowo usai memimpin rapat penanggulangan kemiskinan daerah yang dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Blora. (foto: ar-infoblora)

BLORA. Bupati Blora H.Djoko Nugroho dan Wakil Bupati H.Arief Rohman M.Si pada hari Senin (6/6) kemarin mengikuti rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) tingkat Jawa Tengah bersama Gubernur Ganjar Pranowo di Semarang.

Bertempat di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Jateng, Bupati H.Djoko Nugroho didampingi Wabup H.Arief Rohman M.Si memaparkan permasalahan kemiskinan yang dihadapi Kebupaten Blora kepada gubernur.

“Kantong-kantong kemiskinan di Blora berada di desa-desa hutan. Dimana wilayah Blora 49 persen wilayahnya adalah hutan yang didalamnya terdapat 83 desa. Desa hutan inilah yang menjadi kantong kemiskinan karena akses perekonomian, kesehatan dan pendidikan mereka tertinggal,” ujar Bupati.

Bupati beranggapan bahwa ketertinggalan itu karena buruknya akses infrastruktur berupa jalan, jembatan dan jaringan listrik. Setidaknya ada 211 ribu jiwa yang ada di seluruh desa hutan se Kabupaten Blora, dan mereka butuh perhatian ekstra.

“Untuk menuju desa hutan harus melewati jalan milik Perhutani yang sebagian besar rusak parah. Pemkab mau memperbaiki jalan harus ijin Perhutani dan prosesnya sulit. Memasang pal listrik di hutan saja ijinnya bertele-tele, apalagi memperbaiki jalan. Saya harap Gubernur bisa membantu agar warga kami yang ada di pedesaan hutan bisa memiliki akses yang baik untuk pertumbuhan ekonomi sebagai wujud pengentasan kemiskinan,” ucap Bupati.

Ia yakin permasalahan kemiskinan desa hutan tidak hanya dialami oleh Blora, tetapi juga dialami daerah lain di Jawa Tengah yang memiliki hutan. “Harus ada komitmen bersama dengan kepala daerah kabupaten lain yang senasib dengan Blora agar permasalahan ini bisa dipecahkan bersama,” lanjutnya.

Mendengar paparan Bupati Blora, menurut Arief Rohman, Gubernur Ganjar Pranowo pun langsung memberikan tanggapan. “Gubernur langsung menyikapi dengan akan mengumpulkan semua kepala daerah yang memiliki wilayah hutan untuk duduk bersama, menyatukan misi pengentasan kemiskinan desa hutan. Perhutani pun akan diajak rembugan agar pengentasan kemiskinan di desa hutan bisa mendapatkan dukungan,” ungkap Arief Rohman M.Si saat dihubungi, Selasa (7/7).

Ia mencontohkan Grobogan, wilayah kabupaten yang berada di sebelah barat Blora ini juga memili permasalahan yang sama yakni kemiskinan desa hutan. “Jadi semua kepala daerah yang wilayahnya ada hutannya akan dikumpulkan Gubernur. Semoga ini signal baik agar Blora bisa segera naik dari zona merah kemiskinan di Jateng,” jelasnya.

Sekedar diketahui saat ini tingkat kemiskinan di Jawa Tengah masih berada di angka 13,38 persen. Sedangkan Blora berdasarkan data tahun 2014 berada di zona merah, peringkat 21 se Jateng dengan kemiskinan sebesar 13,66 persen. “Kami yakin tahun ini sudah masuk zona kuning, dalam artian diatas angka kemiskinan Jateng,” pungkas Arief Rohman yang juga ketua tim koordinator Penanggulangan Kemiskinan Kab.Blora ini. (rs-infoblora)