Di Hadapan Wakil Bupati, Kades Bangkleyan Minta Perbaikan Jalan Antar Dukuh

Safari Ramadhan, Wabup jaring aspirasi pembangunan infrastruktur desa hutan bersama warga Bangkleyan. (foto: rs-infoblora)

BLORA. Kedatangan Wakil Bupati H.Arief Rohman M.Si bersama perwakilan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kehutanan, Bappeda, dan BPMPKB ke Desa Bangkleyan Kecamatan Jati dalam rangka safarai Ramadhan sekaligus meninjau kondisi infrastruktur wilayah perbatasan dimanfaatkan Kades dan warga setempat untuk ngudoroso (curhat-red) tentang kondisi kerusakan jalan antar dukuh.

Dalam acara dialog menjelang sholat isyak dan tarawih berjamaah, Kades Bangkleyan Dwi Sunardi menyampaikan permintaannya agar dibantu pembangunan akses jalan penghubung antar dukuhan.

“Desa kami ini paling banyak dukuhannya, ada 12 dukuhan yang terpisahkan oleh hutan. Jarak antar dukuhan jauh dan harus melewati desa lain. Kondisi jalannya rusak karena anggaran desa tidak mampu untuk mengcover semuanya. Saya harap Pemkab bisa membantu,” ucap Kades Dwi Sunardi kepada Wakil Bupati.

Permintaan Kades Dwi Sunardi pun langsung ditanggapi Wakil Bupati H.Arief Rohman M.Si. Ia menyatakan bahwa untuk perbaikan jalan antar desa memang sudah menjadi kewenangan Pemkab melalui Dinas Pekerjaan Umum, namun untuk jalan antar dukuh tersebut sesuai aturan merupakan kewenangan desa.

“Kalau jalan penghubung antar desa kami siap membantu untuk dianggarkan melalui APBD atau Banprov, tetapi ini yang diajukan jalan penghubung antar dukuhan wewenang pemerintah desa. Kalau Pemkab ikut memperbaikinya akan menyalahi aturan, coba nanti kita akan carikan solusi terbaik antara DPU dan BPMPKB agar jalan tersebut bisa diperbaiki. Bisa kita carikan dana diluar APBD lewat CSR atau TMMD. Yang penting dana desa dan ADD silahkan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk perbaikan inrastruktur desa,” jelas Wabup.

Sedangkan tentang luasnya desa, Wabup menginginkan adanya pemekaran desa agar Bangkleyan bisa dimekarkan menjadi 2 desa. “Agar pembangunan bisa lebih maksimal, akan kita kaji bagaimana kalau Bangkleyan dimekarkan jadi 2 desa. Nanti biar BPMPKB menelaahnya,” lanjut Wabup Arief Rohman.

Sementara itu Kabid Pemberdayaan Desa dan Kelurahan BPMPKB Blora, Tumei Suharno mengatakan bahwa terkait pemekaran desa prosesnya hingga sampai pusat. “Pemekaran desa prosesnya panjang, harus sampai pusat. Hal itu terkait kebijakan besaran dana desa dan ADD yang akan dibagikan kepada desa baru tersebut. Disesuaikan dengan potensi dan jumlah penduduk,” terangnya. (rs-infoblora)