6 Kelompok Tani Hutan Rakyat Blora Dapat Pinjaman Rp 3,4 Miliar

Perwakilan petani hutan rakyat menandatangani penerimaan bantuan dana tebang tunda disaksikan Wakil Bupati, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala BLU Pusat P2H dan Notaris. (foto: rs-infoblora)

BLORA. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melalui Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan bekerjasama dengan Pemkab Blora memberikan bantuan Pinjaman Tunda Tebang Hutan Rakyat dan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Debitur Penerima Pinjaman kepada 6 kelompok tani.

Bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora pada Kamis (16/6) kemarin seluruh anggota kelompok tani hutan rakyat pun telah menandatangani pencairan pinjaman dengan disaksikan Wakil Bupati H. Arief Rohman M.Si, Kepala Badan Layanan Umum Pusat P2H Ir. Agus Isnantio Rachmadi, MSc, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Ir. Sutikno Slamet, Yani Dwi Rahayu, SH, M.Kn selaku Notaris, dan Perwakilan Bank BRI.

Bantuan dengan total sebesar Rp. 3.440.410.000,00 tersebut ditujukan kepada 6 Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTHR) yaitu KTHR Jati Mulya Desa Purworejo Kecamatan Blora, KTHR Jati Barokah Desa Jati Kecamatan Jati, KTHR Karya Mandiri Desa Jegong Kecamatan Jati, KTHR Jati Agung 3 Desa Sumber Kecamatan Kradenan, KTHR Sudung Mulyo Desa Wado Kecamatan Kedungtuban, dan KTHR Jati Aji Desa Cokrowati Kecamatan Todanan.

“Keenam KTHR ini terdiri dari 135 anggota yang nantinya akan menerima Pinjaman Tunda Tebang Hutan Rakyat dengan bunga 6,75% per tahunnya,” ucap Kepala BLU Pusat P2H Ir. Agus Isnantio Rachmadi.

Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan akhad kredit ini telah dilakukan selama empat kali di Blora dengan total jumlah penerima 523 petani hutan rakyat. Tujuan dari pemberian pinjaman ini adalah untuk mendukung upaya menunda penebangan pohon agar dicapai umur masak tebang sehingga diperoleh nilai jual pohon yang optimal serta mendukung kegiatan ekonomi produktif guna membantu peningkatan kesejahteraan penerima Pinjaman Hutan Rakyat.

“Penundaan tebang pohon ini dilakukan selama 8 tahun, tidak diinginkan adanya penebangan pohon kurang dari 8 tahun meskipun pohon mengalami gangguan. Penundaan tebang pohon juga bertujuan untuk masa penggemukan pohon serta pemanfaatan pohon sebagai sumber oksigen,” lanjutnya.

Kedepannya Agus Isnantio Rachmadi berharap agar para debitur dapat menggunakan pinjaman dengan sebaik-baiknya contohnya untuk penggemukan ternak, modal usaha, pertanian, serta untuk membuka jasa. Apabila terdapat masalah selama melakukan pinjaman, para debitur dapat melaporkannya kepada petugas.

Sementara itu Wakil Bupati Blora H.Arief Rohman M.Si mewakili Bupati Blora Djoko Nugroho yang berhalangan hadir karena sedang bertugas di Jakarta, meminta kepada seluruh debitur untuk memanfaatkan pinjaman dengan sebaik mungkin. Juga meminta debitur untuk mengajak tetangga maupun sanak saudara turut melakukan tanam hutan rakyat yang sangat bermanfaat bagi kelestarian lingkungan.

“Kepada para penerima pinjaman, saya minta untuk menjaga dan memelihara penanda pohon yang berisi nomor dan ukuran keliling pohon tanaman yang ditunda tebang, serta tunaikan kewajiban anda untuk melunasi pinjaman yang sudah diberikan, sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati bersama,” ujarnya.

Wakil Bupati Blora H. Arief Rohman M.Si juga meminta kepada Kepada Dinas terkait untuk senantiasa melakukan pendampingan dan pengawasan kepada para debitur, sehingga dana pinjaman yang dikucurkan kepada para debitur dapat tepat guna, tepat sasaran dan tepat waktu pembayaran. Nantinya akan dilakukan pengecekan lapangan yang bertujuan untuk memantau pertumbuhan hutan rakyat yang ada di Blora. (rs-infoblora)