Realisasi Visi Misi Djoko-Arief Membangun Blora Butuh Anggaran Rp 2,86 Triliun

Wakil Bupati H.Arief Rohman M.Si beserta pimpinan DPRD Blora menandatangani nota kesepahaman RPJMD 2016-2021 dalam sidang paripurna. (foto: ag-infoblora)

BLORA. Dibutuhkan anggaran tidak sedikit untuk bisa merealisasikan visi dan misi pasangan Bupati H.Djoko Nugroho dan Wakil Bupati H.Arief Rohman M.Si dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Jumlah anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 2,864 triliun untuk pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021.

Pemkab bersama DPRD telah menandatangani nota kesepakatan rancangan awal RPJMD itu dalam rapat paripurna DPRD kemarin. Dalam rapat paripurna yang diikuti 41 orang  dari 45 anggota DPRD itu, Bupati Djoko Nugroho berhalangan hadir dan diwakili oleh Wakil Bupati H.Arief Rohman M.Si.

Sebelum penandatangan PRJMD, Wakil Bupati H Arief Rohman membacakan sambutan bupati dalam rapat paripurna mengungkapkan, visi bupati Blora 2016-2021 adalah Terwujudnya Masyarakat Blora yang Lebih Sejahtera dan Bermartabat. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan tujuh poin misi.

Ketujuh misi adalah mewujudkan pemerintah yang efektif bersih KKN dan demokratis serta melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Misi berikutnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan iklim kondusif serta menciptakan lapangan kerja dan pengembangan investasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik serta mewujudkan dan mendorong tersusunnya kebijakan daerah yang berpihak pada masyarakat miskin. Misi terakhir adalah penegakan supremasi hukum dan HAM.

‘’Perumusan misi ini telah mengalami penyempurnaan dari 8 misi menjadi 7 misi karena adanya penggabungan, kesamaan makna dan tata bahasa yang baik. Namun tidak ada misi yang dihilangkan atau tidak akan dilaksanakan sesuai janji-janji saat kampanye,’’ ujar wabup.

Menurutnya, nota kesepakatan ini adalah salah satu tahapan untuk menyepakati bersama program-program prioritas yang telah disampaikan selama masa kampanye di Pilkada 2015. Wabup Arief Rohman mengatakan, ada 20 program prioritas yang telah dijabarkan kedalam program-program sesuai Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya.

Program unggulan itupun, kata wabup, telah dijabarkan dalam 135 program yang sesuai Permendagri 13/2006 yang didukung 117 indikator program. ‘’Untuk melaksanakan program-program unggulan tersebut selama lima tahun ke depan, diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 2.864.219.428.000,’’ ungkapnya.

Dijelaskannya, anggaran tersebut dirinci setiap tahunnya sebesar Rp 508 miliar di tahun 2017, tahun 2018 sebesar Rp 548 miliar, 2019 Rp 577 miliar, 2020 sebesar Rp 601 miliar dan di tahun 2021 sebesar Rp 628 miliar. ‘’Kebutuhan pendanaan pada program unggulan itu disesuaikan dengan target indikator kinerja yang selanjutnya dijabarkan kedalam renstra SKPD dan renja SKPD sesuai tupoksi,’’ jelas wabup.

Ketua DPRD Blora H Bambang Susilo menyatakan, RPJMD 2016-2021 adalah penjabaran visi dan misi bupati terpilih. Meski begitu, kata Bambang, harus disesuaikan pula dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. ‘’Sehingga menjadi satu kesatuan yang konfrehensif dalam rangka pembangunan nasional dan daerah,’’ ujarnya. (Ab.Muiz-SM | Jo-ib)