Punya Hutan Luas Tapi Miskin, Bupati Blora Jengkel Sama Perhutani

Bupati Blora H.Djoko Nugroho saat membeberkan permasalahan kehutanan di hadapan Staf Khusus Wapres Wijayanto Samirin. (foto: ag-infoblora)

BLORA. Keberadaan hutan jati yang luasnya hampir 48 persen dari wilayah Blora selama ini kerap dijadikan kebanggaan bahkan didengung-dengungkan sebagai potensi kekayaan alam utama kabupaten ujung timur Jawa Tengah. Namun sejak Indonesia merdeka hingga saat ini warga masyarakat Blora belum bisa menikmati hasil kekayaan hutan tersebut. Semua hasil hutan dikuasai oleh Perhutani dan Pemkab hanya menerima hasil yang jumlahnya sangat kecil.

Hal itu beberapa kali disampaikan Bupati H.Djoko Nugroho dalam berbagai kesempatan. Seperti saat bertemu dengan Staf Khusus Wakil Presiden bidang ekonomi dan keuangan, Wijayanto Samirin MPP pekan laku di Rumah Dinas Bupati, didampingi Wakil Bupati H.Arief Rohman M.Si, Sekjen Ilusa Dandung, dan jajaran SKPD.

Menurut Bupati kekayaan hutan jati di Blora belum bisa mengangkat perekonomian masyarakat. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Blora di tahun 2016 masih tergolong tinggi, dan parahnya kantong-kantong kemiskinan berada di desa hutan. Bupati ingin Perhutani bisa memberikan kontribusi yang lebih besar untuk kemakmuran warga masyarakat Kabupaten Blora.

Agar masyarakat tahu, Bupati pun memaparkan perhitungan perolehan provisi sumber daya hutan (PSDH) yang selama ini diterima Kabupaten Blora. “Dalam menentukan nilai komoditas hutan, Perhutani terlebih dahulu menetapkan harga patokan kayu jati sebagai dasar hitungan pembagian hasil dengan pemerintah daerah. Kalau dalam perhitungan pajak istilahnya NJOP,” ucap Bupati Djoko Nugroho.

Perhutani melalui Permenhut Nomor P.68 menetapkan harga dasar kayu A1 berdiamater kurang dari 20 cm sebesar Rp 1,2 juta per m3, kayu A2 diamater 21-29 cm dipatok harga Rp 1,9 juta per m3, dan kayu A3 berdiameter 30 cm keatas dihargai Rp Rp 3,5 juta per m3.

Sebagai contoh di tahun 2014 jumlah produksi kayu jati di seluruh wilayah Kabupaten Blora mencapai 88.290,647 m3 yang terdiri dari 17 persen jati A1, 20 persen jati A2 dan 63 persen jati A3. Maka nilai kayu
1.  Jati A1 (88.290,647 m3 x 17 persen) x Rp 1,2 juta = 18,1 miliar
2.  Jati A2 (88.290,647 m3 x 20 persen) x Rp 1,9 juta = 33,5 miliar
3.  Jati A3 (88.290,647 m3 x 63 persen) x Rp 3,5 juta = 185,4 miliar

Dengan perhitungan tersebut total harga komoditas kayu hasil hutan milik Perhutani di Blora selama tahun 2014 mencapai total Rp Rp 237 miliar.

“Aset hasil hutan sebesar Rp 237 miliar itu bukan serta merta dibagi dua antara Perhutani dan Pemkab Blora. Tetapi masih ada hitungannya lagi dimana daerah hanya menerima besaran PSDH sebesar 6 persen dari seluruh hasil hutan setiap tahunnya. Jadi 6 persen dari Rp 237 miliar, yakni 14,22 miliar,” jelas Bupati.

Lebih parahnya lagi, dari Rp 14,22 miliar tersebut tidak semuanya menjadi hak daerah penghasil hutan. “Rp 14,22 miliar itu masih harus dibagi lagi dengan Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi, dan daerah lain di sekitar kabupaten penghasil yang masih seprovinsi,” keluh Bupati.

Selama ini Perhutani kerap mengumumkan ke masyarakat bahwa pemerintah daerah menerima dana bagi hasil hutan sebesar 32 persen dari total produksi. Ternyata menurut Bupati itu tidak benar. Daerah penghasil hanya menerima 32 persen dari 6 persen PSDH yang diatas telah dihitung sebesar Rp 14,22 miliar, 20 persen untuk Kementerian Kehutanan, 16 persen untuk provinsi dan 32 persen lainnya untuk daerah lain disekitar Blora.

“Yang benar daerah menerima 32 persen hasil hutan dari 6 persen PSDH total. Yakni 32 persen dari Rp 14,22 miliar, diperoleh Rp 4,55 miliar. Bayangkan saja dari hasil total harga aset kayu Rp 237 miliar, Blora hanya dapat Rp 4,55 miliar. Ini sangat tidak adil, padahal Perhutani saat menjual kayu bisa mendapatkan harga yang jauh lebih tinggi dari harga dasar kayu yang mereka tetapkan dalam Permenhut. Sampai-sampai para perajin kayu jati Blora tidak mampu membeli kayu Perhutani,” tegas Bupati.

Diketahui bersama jumlah desa hutan di Kabupaten Blora mencapai 83 desa yang terdiri lebih dari 200 ribu jiwa. “Kalau setahun kontribusi Perhutani untuk Blora hanya Rp 4,55 miliar, apa cukup untuk membangun perekonomian warga desa hutan yang jumlahnya 200 ribu jiwa lebih? Padahal jalan desa-desa hutan masih banyak yang rusak karena statusnya adalah jalan Perhutani. Saya minta Perhutani bisa merubah regulasi bagi hasil hutan agar daerah penghasil kayu jati seperti Blora ini bisa lebih makmur. Kalau bisa 32 persen itu bukan dari 6 persen PSDH namun 32 persen dari total harga komoditas hasil hutan,” lanjut Bupati.

Bupati pun ingin bertemu langsung dengan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Menhut LH) dan jajaran direktur utama BUMN Perhutani untuk membicarakan permasalahan Blora ini.

“Saya yakin hal ini tidak hanya dialami Blora, tetapi dialami juga oleh semua kabupaten/kota yang memiliki hutan luas. Saya akan ajak para kepala daerah yang memiliki hutan luas untuk duduk bersama, menyamakan persepsi agar bisa bersama-sama memperjuangkan keadilan perolehan hasil hutan. Biar Bu Menteri dan Perhutani bisa melakukan perubahan regulasinya,” ucap Bupati asli Cepu ini.

Mendengar pemaparan Bupati tentang masalah kehutanan yang sangat kompleks tersebut, Staf Khusus Wapres bidang Ekonomi dan Keuangan, Wijayanto Samirin MPP pun turut prihatin dengan keadaan Blora.

“Ini baru pertama kalinya saya datang ke Blora. Sebelumnya dalam pikiran saya Blora itu punya hutan jati yang luas dan gudangnya kayu jati kualitas wahid. Namun ternyata setelah saya datang kesini, ada permasalahan besar di bidang kehutanan yang harus segera disikapi,” ujar Wijayanto Samirin.

Menurut Wijayanto Samirin, kalau memang Bupati berkeinginan untuk segera menyelesaikan masalah ini dengan Bu Menteri Kehutanan LH dan Dirut Perhutani. Dirinya akan siap membantu, mengkomunikasikan dengan Wapres Jusuf Kalla, Menteri Kehutanan LH dan Dirut Perhutani. “Nanti akan saya aturkan jadwal agar Bupati bisa bertemu Menteri Kehutanan LH dan Dirut Perhutani. Pointer-pointer permasalahan ini akan dibawa ke pusat,” lanjut Wijayanto.

Sementara itu Wakil Bupati Blora, H.Arief Rohman M.Si saat dihubungi Info Blora kemarin mengatakan bahwa pihak Pemkab masih menunggu jadwal dari sekretariat wapres terkait pertemuan Bupati dengan Menteri Kehutanan LH dan Dirut Perhutani.

“Masih menunggu kabar dari Sekretariat Wapres agar bisa bertemu dengan Menteri Kehutanan dan Dirut Perhutani. Yang jelas kita akan berusaha terus agar masalah kehutanan ini bisa secepatnya selesai,” kata Arief Rohman, Senin (23/5).

Dalam kesempatan lainnya, Bupati H.Djoko Nugroho juga sudah memaparkan permasalahan kehutanan ini di hadapan Gubernur Ganjar Pranowo dan DPRD Jawa Tengah. Lembaga eksekutif dan legislatif di Provinsi Jawa Tengah ini pun terkejut saat mengetahui kondisi Blora. (rs-infoblora)