KPK Bakal Dirikan Unit Pengendalian Gratifikasi di Kabupaten Blora

KPK saat menggelar sosialisasi pendirian UPG di pendopo rumah dinas Bupati Blora. (foto: ar-ib)

BLORA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menempatkan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada setiap kabupaten seluruh Indonesia, tidak terkecuali Blora. UPG sendiri ditujukan untuk wadah pelaporan segala bentuk gratifikasi yang diterima oleh pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Blora sebagai upaya pencegahan tindak korupsi.

Untuk mengawali proses tersebut, KPK bekerjasama dengan Inspektorat Kabupaten Blora telah menyelenggarakan sosialisasi UPG kepada seluruh jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pendopo rumah dinas Bupati Blora, Rabu (25/05) lalu.

Bupati Blora H.Djoko Nugroho dan Wakil Bupati Blora H.Arief Rohman M.Si bersama para anggota DPRD, kepala dinas/instansi serta para pejabat pembuat komitmen (PPK) di setiap SKPD hadri dalam sosialisasi tersebut.

Bupati Blora H.Djoko Nugroho saat membuka acara mengemukakan bahwa dengan adanya sosialisasi UPG ini diharapkan dapat memotivasi semua pegawai untuk bisa melaksanakan tugasnya tanpa ekses hukum.

“Setelah penataan struktur organisasi dan tata kerja yang baru, akan ada penegasan pakta integritas agar semua pejabat bisa sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya tanpa tersangkau dengan masalah hukum salah satunya gratifikasi,” ujarnya.

Sementara itu Group Head 3 Direktorat Gratifikasi Deputi Bidang Pencegahan KPK Agus Prayitno mengatakan bahwa setiap gratifikasi yang diterima pegawai negeri harus dilaporkan ke KPK. Jika tidak, pelaku bisa dijerat pasal tindak pidana gratifikasi.

“Apapun bentuk gratifikasi yang diterima harus dilaporkan ke KPK. UPG di daerah nanti yang akan meneruskan pelaporan gratifikasi itu ke KPK,” ungkapnya.

Terkait sanksi, lanjut Agus Priyanto ancama hukuman gratifikasi minimal empat tahun penjara dan maksimal seumur hidup. Adapun penyebab terjadinya gratifikasi yakni adanya peluang, dorongan, serta pembenaran (ingin membahagiakan keluarga, loyalitas perusahaan maupun perseorangan).

“Untuk pencegahan, tak hanya dibutuhkan integritas pribadi melainkan juga integritas lembaga. Secara kelembagaan harus berkomitmen secara bersama-sama menolak segala bentuk pemberian yang mengarah pada gratifikasi,” tegasnya.

Menurutnya pemberian gratifikasi dapat berupa uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan dan fasilitas lainnya. Salah satu contoh kasus gratifikasi misalnya ketika proyek selesai dan tanpa persoalan hukum, suatu ketika si kontraktor datang untuk memberikan sejumlah uang kepada pejabat pembuat komitmen. (rs-infoblora)