Blora Akan Untung Jika Judicial Review UU 23 Tahun 2014 APKASI Dikabulkan

Bupati Blora meminta agar pelaksanaan UU no.23 tahun 2014 tentang kewenangan pemerintah daerah bisa ditinjau ulang. (foto: rs-ib)

BLORA. Gugatan uji materi (judicial review) UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dilakukan sejumlah kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), memunculkan harapan baru bagi Kabupaten Blora.

Sebab, jika gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), maka peralihan kewenangan bidang kehutanan dan pertambangan ke pemerintah pusat dan provinsi tak jadi dilakukan. Jika hal tersebut terjadi, secara langsung Blora akan diuntungkan.

Kabupaten Blora selama ini dikenal sebagai daerah yang sebagian besar wilayahnya adalah kawasan hutan. Selain itu, Blora juga daerah pertambangan minyak dan gas (migas). Namun seiring diberlakukannya UU 23/2014, kewenangan bidang kehutanan dan pertambangan yang selama ini sebagian diantaranya juga dikelola daerah akan ditarik ke pemerintah pusat dan provinsi.

Untuk menyiapkan penarikan kewenangan tersebut, kini sudah mulai dipersiapkan perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) pemerintahan daerah di semua daerah di Indonesia termasuk di Blora. Dinas kehutanan akan dihapus dan digabung dengan Badan Lingkungan Hidup menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bahkan lebih tragis lagi Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) juga dihapus dan tidak menyisakan satu bidang pertambangan pun yang dikelola daerah. Bidang kelistrikan yang selama ini masuk dalam dinas ESDM akan dialihkan ke Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Peralihan tersebut menurut rencana akan berlaku efektif mulai Oktober 2016.

Bupati Blora Djoko Nugroho dalam rapat paripurna DPRD belum lama ini meminta penarikan kewenangan bidang kehutanan dan pertambangan ditinjau ulang. Sementara, Kepala Dinas ESDM Blora H Setyo Edy masih menunggu perkembangan lebih lanjut adanya gugatan uji materi UU 23/2014 yang diajukan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia.

Namun dia berharap, gugatan tersebut bisa dikabulkan majelis hakim. “Setidaknya adanya gugatan itu memunculkan harapan bagi Blora,” ujarnya Jumat (6/5) lalu.

Menurutnya, penarikan kewenangan pengelolaan bidang pertambangan ke pemerintah pusat dan provinsi, setidaknya akan membuat rentang kendali pengawasan akan tidak efektif. “Bayangkan saja, untuk mengawasi aktivitas pertambangan yang kecil-kecil saja di daerah akan ditangani sendiri oleh provinsi. Tentu ini akan tidak efektif,” tegas Setyo Edy.

Namun dia menegaskan, manakala gugatan uji materi itu tidak dikabulkan, sebagai aparatur negara, dia pun akan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Kami di daerah siap melaksanakan apapun yang sudah diputuskan menjadi sebuah peraturan,” ujarnya. (Aiz-SM | Jo-ib)