Bupati : Mulai Oktober 2016, Pengelolaan SMA/SMK Diambil Alih Provinsi

Bupati H.Djoko Nugroho saat mensosialisasikan pemindahan pengelolaan SMA/SMK ke Pemprov Jateng di SMA Negeri 1 Cepu. (foto: tangguh/ib)

BLORA. Seiring dengan diberlakukannya Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mulai 1 Oktober 2016 mendatang, pengelolaan jenjang pendidikan yang berada di lingkup Kabupaten mengalami perubahan. Hal tersebut dikemukakan Bupati Blora H.Djoko Nugroho saat melakukan sosialisasi pengalihan pengelolaan SMA/SMK dari Kabupaten ke Provinsi di SMA Negeri 1 Cepu, beberapa waktu lalu.

“Mulai tahun ini, tepatnya 1 Oktober 2016 nanti Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mengambil alih pengelolaan SMA dan SMK dari pemerintah kabupaten/kota. Pengalihan tidak hanya aset, namun SDM dan keuangannya. Jadi nanti setelah 1 Oktober, kalau ada permasalahan di jenjang SMA/SMK atau sederajat, silahkan lapor ke Gubernur, jangan ke saya lagi,” ucap Bupati Djoko Nugroho.

Hanya saja, menurutnya ada perbedaan pengalihan sekolah SMA/SMK Negeri dengan SMA/SMK Swasta. “Semua SMA/SMK Negeri atau Swasta akan diserahkan ke Dinas Pendidikan Provinsi, namun khusus untuk sekolah swasta yang dialihkan hanya SDM. Sedangkan aset dan keuangannya masih milik yayasan yang bersangkutan,” lanjutnya.

Seluruh tenaga pendidikan di SMA Negeri 1 Cepu mengikuti sosialisasi dari Bupati.

Ia menyatakan bahwa pemberlakuan UU baru no.23 Tahun 2014 tersebut merupakan pengganti UU no.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Jadi nanti akan ada pelimpahan aset secara serentak dari semua SMA/SMK ke Dinas Pendidikan Jawa Tengah. Begitu juga dari sisi SDM, jumlah guru, kepegawaian, hingga proses sertifikasi dan pengelolaan Tunjangan Pokok Pendidik juga akan dipegang oleh Provinsi.

“Saya minta semua kepala sekolah dan guru-guru untuk memahami pemberlakuan UU baru ini. Saya titip anak-anak generasi bangsa ini untuk dididik sebagaik mungkin agar bisa berprestasi dan membanggakan daerahnya. Khusus guru yang bersertifikasi kalau ngajar yang serius, berikan contoh kepada guru lainnya bahwa jenengan punya keunggulan,” harap Djoko Nugroho.

Hanya SMA/SMK yang pengelolaannya dilimpahkan ke Provinsi, sementara itu Kabupaten akan mengelola pendidikan tingkat dasar yang ada di SD dan SMP. Ia berharap semua SMA/SMK sederajat di Kabupaten Blora bisa menyiapkan diri menjelang pelimpahan pengelolaan dari kabupaten ke provinsi.

“Saya minta semua SMA/SMK untuk menyiapkan diri. Semoga dengan dikelola langsung oleh Dinas Pendidikan Provinsi, pendidikan di jenjang SMA/SMK bisa lebih maju. Saya akan terus berkeliling ke sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan hal ini,” pungkas Bupati.

Hadir mendampingi Bupati dalam sosialisasi tersebut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Blora Drs.Ahmad Wardoyo M.Pd, Kepala Bidang Dikmen Dindikpora Blora Aunur Rofiq Se, M.Si, dan Camat Cepu Mei Nariyono SH. (rs-infoblora)