Ternyata Pemkab Blora Belum Punya Anggaran Darurat Kebencanaan

Wakil Bupati Blora H.Arief Rohman M.Si akan mengusahakan agar Pemkab Blora punya dana darurat kebencanaan, saat membuka pelatihan gabungan antara BPBD Jateng dan BPBD Blora. (foto ag-infoblora)

BLORA. Tidak adanya anggaran darurat bencana membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Pemkab Blora selalu kelabakan ketika terjadi bencana alam, baik banjir, longsor maupun kebakaran. Akibatnya perbaikan infrastruktur pasca terjadinya bencana alam tidak bisa dilakukan secara cepat.

Seperti bencana banjir bandang yang menyebabkan jembatan di Desa Kendayaan Kecamatan Ngawen ambrol beberapa pekan lalu. Hingga kini belum bisa diperbaiki secara maksimal karena tidak ada anggaran darurat kebencanaan. Pembangunannya harus dicarikan dana dari pengalihan pos anggaran lainnya dari APBD tahun berjalan.

Wakil Bupati Blora, H.Arief Rohman M.Si pun mengakui bahwa Blora butuh anggaran darurat bencana. Hal tersebut ia sampaikan saat membuka acara pelatihan gabungan dan penyelamatan evakuasi pengungsi akibat bencana alam dari BPBD Jateng di Hotel Adi jaya, Rabu (30/3) kemarin.

“BPBD Blora ini masih terbilang muda, baru satu tahun. Namun selalu sigap dan cepat dalam melaksanakan evakuasi korban bencana alam. Hanya saja terbentur ketidakadaan anggaran untuk pemulihan kondisi infrastruktur akibat bencana. Oleh karena itu dalam APBD Perubahan 2016 nanti sebisa mungkin akan Pemkab usahakan untuk dana darurat bencana alam,” kata H.Arief Rohman M.Si.

Ia berharap dengan anggaran tersebut, semua kerusakan alam ataupun infrastruktur yang disebabkan bencana bisa segera ditangani BPBD bersama dengan dinas terkait lainnya seperti DPU dan Disnakertransos.

Tahun ini, menurutnya Pemkab juga akan membangun Kantor BPBD agar kinerja para petugas penanggulangan bencana bisa lebih semangat. “Saat ini masih proses lelang di LPSE DPU Kabupaten Blora. Sesuai rencana kantor baru akan didirikan di depan Mapolres Blora, bersebelahan dengan Satpol PP,” lanjutnya.

Untuk diketahui, sampai saat ini BPBD Blora belum mempunyai kantor sendiri. Markas BPBD masih menyewa sebuah rumah bekas toko bahan bangunan di Jl.Jendral Sudirman Bangkle Blora.

Sementara itu Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Blora, Sri Rahayu menyambut positif rencana Pemkab Blora untuk menganggarkan dana darurat bencana guna penanganan kerusakan infrastruktur akibat situasi kebencanaan.

“Masyarakat nantinya bisa lebih cepat terbantu jika ada kerusakan infrastruktur karena bencana. Karena sudah ada anggaran darurat kebencanaan,” ujar Sri Rahayu. (tio-infoblora)