Saatnya Blora Miliki Terminal Parkir Truk Agar Bahu Jalan Raya Tidak Bodol

Salah satu truk besar parkir di bahu jalan depan Markas Yonif 410 Alugoro Blora karena tidak adanya terminal khusus untuk angkutan barang. (foto: ag-infoblora)

BLORA. Bahu jalan raya di Kabupaten Blora ternyata banyak yang rusak akibat sering dipakai parkir liar oleh truk-truk besar pengangkut barang antar kota. Terutama di jalur Ngampel-Blora-Cepu yang mulai tahun ini menjadi jalan nasional menyambung dari Rembang.

Kerusakan bahu jalan bisa dilihat di kawasan Polaman, Gapura Batas Kota Blora di Karangjati, depan Makam Bangkle, depan markas Yonif 410 Alugoro hingga wilayah Kecamatan Cepu.

“Banyak truk-truk besar yang parkir disini, kadang truk barang, truk pertamina, kadang juga truk pasir. Bahu jalan jadi rusak apalagi saat musim hujan menjadikan tanah becek,” kata Suparno, Desa Jejeruk yang setiap harinya melintas di depan markas Yonif 410 Alugoro.

Ia berharap kepada pemerintah kabupaten agar bisa membangunkan terminal parkir untuk truk-truk besar agar tidak parkir sembarangan di tepi jalan. “Kalau saya lihat di Kudus dan Pati itu ada terminal khusus untuk truk-truk besar sehingga tidak parkir di pinggir jalan ketika supir kelelahan. Mungkin Pemkab Blora bisa mencontoh itu, apalagi kini jalur Rembang-Blora-Cepu sudah jadi jalan nasional. Pasti akan banyak kendaraan besar yang lewat sini,” jelasnya.

Begitu juga dengan Satya (27) warga Mlangsen, Blora yang prihatin dengan kerusakan bahu jalan di depan Makam Bangkle dan kawasan markas Yonif 410 Alugoro.

“Jalannya lumayan bagus, tapi bahu jalannya rusak gara-gara truk parkir seenaknya. Diperparah dengan bekas galian proyek SPAM, membuat tanah di tepi jalan jemek,” ucap Satya.

Menurutnya, Pemkab harus segera membuat terminal khusus untuk parkir truk-truk besar antar kota untuk tempat istirahat tanpa merusak bahu jalan. “Semisal ada terminal truk, selain mengurangi potensi kerusakan bahu jalan. Juga bisa menambah pendapatan daerah dari retribusi masuk terminal parkir. Ini potensi untuk bisa menambah PAD daerah, pemerintah harus sigap dengan membuat perda pungutan retribusi parkirnya,” bebernya.

“Memang dahulu pernah ada wacana pembangunan terminal parkir oleh Dinas Perhubungan, namun entah mengapa sampai saat ini tidak jelas kemana arahnya,” pungkasnya. (jo-infoblora)