Layani Keluhan Masyarakat, Pemkab Segera Wajibkan SKPD Gunakan Twitter

Contoh SKPD yang sudah aktif memanfaatkan media sosial twitter sebagai akses layanan informasi kepada masyarakat. (foto: rs-infoblora)

BLORA. Guna melayani keluhan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan dan segala macam permasalahan yang dialaminya, Pemkab Blora di era jaman virtual yang serba digital ini akan segera mewajibkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kantor-kantor dinas dan kecamatan untuk menggunakan media sosial twitter atupun facebook sebagai media komunikasi dengan masyarakat.

“Kami koordinasikan dengan Sekda dan Humas Kabupaten untuk mengumpulkan seluruh SKPD serta dinas lainnya agar bisa segera melakukan pembuatan media sosial twitter. Kalau website kan perlu anggaran, tetapi kalau media sosial kan gratis. Kami dorong untuk aktif di media sosial dahulu sebagai wadah komunikasi kepada warga masyarakat. Bisa untuk media sosialisasi program kerja atau menanggapi keluhan masyarakat. Sedangkan untuk website akan diaktifkan secara bertahap,” ujar Wakil Bupati Blora, H.Arief Rohman, Kamis petang (10/3) di rumah dinasnya.

Menurutnya selama ini keluhan masyarakat dengan berbagai permasalahan sering masuk ke akun twitter miliknya @SahabatRohman, akun Bupati @Djoko_Arief dan akun humas @HumasBlora. Dengan adanya akun twitter milik masing-masing SKPD, maka segala keluhan masyarakat bisa diarahkan ke akun twitter SKPD sesuai dengan permasalahan yang dikeluhkan. Dengan harapan bisa segera dilakukan tindakan untuk menyelesaikannya.

“Saya ingin masing-masing dinas atau SKPD bisa menugaskan satu pegawainya untuk menjadi admin twitter. Lebih bagus lagi kalau langsung dipegang oleh kepala dinasnya, sehingga keluhan masyarakat bisa langsung direspon,” tegasnya.

Ia mengakui hingga saat ini baru ada beberapa dinas/SKPD yang telah aktif memanfaatkan twitter guna memberikan informasi kepada masyarakat seperti akun Dindukcapil @dukcapil_blora, dan akun BPBD Blora @BPBDBlora.

“SKPD lainnya ada yang sudah buat, namun mati suri alias tidak aktif memberikan informasi kepada masyarakat. Sehingga keluhan masyarakat jarang direspon, seperti akun @BKDBlora, @Nakertrans_Blora, @dppkad_blora, @visitblora dll. Saya ingin semuanya tidak sekedar punya twitter, namun aktif memberikan informasi dan merespon semua keluhan masyarakat,” lanjutnya.

Dengan begitu, Pemkab berkeinginan semua permasalahan yang sedang dialami masyarakat bisa segera diselesaikan dengan cepat, tanpa harus menunggu proses yang lama. Mengingat saat ini media sosial sangat marak, begitu cepat suatu kejadian atau permasalahan bisa diunggah ke publik.

Pemerintah juga harus mengimbanginya dengan cepat merespon segala kejadian dan permasalahan yang sedang dialami masyarakat, salah satunya dengan memanfaatkan media sosial juga. “Hal ini juga saya komunikasikan dengan Bupati Djoko Nugroho, beliau menyetujui dan menyerahkan pengelolaan media kepada saya,” pungkasnya. (rs-infoblora)