Ikuti Rakor ADPM, Pemkab Blora Dorong Revisi UU Migas Terkait DBH Blok Cepu

Wakil Bupati Blora H.Arief Rohman M.Si (kiri) saat mengikuti rakor
ADPM di Hotel Sahid Jakarta, Sabtu (12/3) lalu. (foto: as-infoblora)

BLORA. Pemerintah Kabupaten Blora terus mengupayakan peningkatan perolehan dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas (migas) Blok Cepu yang hingga saat ini dirasa sangat tidak adil, salah satunya melalui usulan revisi undang-undang migas.

Saat mengikuti rapat koordinasi (rakor) Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM) se Indonesia, Sabtu (12/3) lalu, Pemkab Blora yang diwakili oleh Wakil Bupati H.Arief Rohman M.Si didampingi Kepala Dinas ESDM Blora Setyo Edy, mendorong agar daerah-daerah penghasil migas bisa sepakat mengajukan revisi UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Wakil Bupati Blora H.Arief Rohman M.Si saat dibuhungi info Blora, Minggu (13/3) kemarin mengatakan bahwa Pemkab Blora telah mengajukan usulan perubahan peraturan tentang pembagian DBH Migas.

“Saat rapat ADPM Sabtu lalu di Hotel Sahid Jakarta, kami usulkan perubahan peraturan tentang Migas. Alhamdulillah forum menyepakati akan mengajukan revisi UU Migas nomor 22 Tahun 2001 dan ADPM akan memfasilitasi untuk menggelar audiensi dengan Komisi VII DPR RI dan Banleg DPR RI,” jelas Arief Rohman.

Bahkan menurutnya ADPM juga akan menggelar audiensi bersama Presiden Joko Widodo terkait isu-isu permasalahan di bidang migas, termasuk di dalamnya permasalahan tentang pembagian DBH Migas yang akhir-akhir ini turun akibat jatuhnya harga minyak.

Para kepala daerah yang tergabung dalam ADPM melaksanakan rapat koordinasi membahas isu-isu terkini tentang dunia minyak dan gas. (foto: as-infoblora)

“Ketua Umum ADPM Dr.H Awang Faroek Ishak yang juga Gubernur Kalimantan Timur setuju untuk mengajukan revisi UU Migas ke DPR RI. Kami akan menyusun apa-apa saja yang akan dijadikan bahan revisi sebelum audiensi digelar,” lanjutnya.

Rakor ADPM yang dilangsungkan di Jakarta tersebut diikuti oleh 17 kepala daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati dan Walikota yang wilayahnya merupakan penghasil migas di Indonesia. Adapun Bupati Blora H.Djoko Nugroho termasuk salah satu ketua dalam kepengurusan ADPM tersebut. (rs-infoblora)