BNNP Jawa Tengah : Blora Masuk 10 Besar Wilayah Rawan Narkoba di Jateng

Petugas BNNP Jawa Tengah sedang melakukan tes urine kepada anggota TNI di Makodim 0721 Blora. Blora masuk 10 besar rawan narkoba di Jateng. (foto: dim-ib)

BLORA. Potensi penyebaran narkoba di wilayah Kabupaten Blora ternyata telah disorot oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah. Saat menghadiri kegiatan tes urine di Makodim 0721 Blora, Kamis (17/3) kemarin salah satu penyuluh BNNP Jateng menyatakan bahwa Kabupaten Blora telah masuk kategori 10 besar wilayah rawan narkoba.

Andy Sri Haryadi, penyuluh BNNP Jawa Tengah mengatakan bahwa narkoba sekarang tidak memandang apakah wilayah tersebut perkotaan yang identik dengan gemerlap dunia malam atau kota kecil yang ada di pinggiran seperti Blora. Narkoba ini telah merambah ke pelosok kota bahkan hingga pedesaan.

“Kali ini narkoba merupakan ancaman serius bagi seluruh kalangan masyarakat. Kabupaten Blora sendiri masuk sepuluh besar perihal narkoba, baik peredaran maupun konsumsi berdasarkan banyaknya kasus yang telah ditangani pihak berwajib,” ujar Andy di Makodim 0721 Blora, kemarin.

Ia berharap pemerintah di Kabupaten Blora baik Bupati, Polres, Kodim dan jajaran lainnya untuk selalu waspada dan terus meningkatkan operasi secara rutin baik pencegahan maupun penyebaran narkoba.

Menurutnya sampai saat ini wilayah eks karesidenan Surakarta merupakan wilayah yang paling rawan penyebaran narkoba di Jawa Tengah, disusul oleh Kota Semarang, Tegal, Magelang, Jepara, Pekalongan, Temanggung. Ia mendorong agar di Blora bisa didirikan BNN Kabupaten Blora.

Ia mengapresiasi upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kodim 0721 Blora. “Seperti yang dilaksanakan di Kodim ini (kemarin-red) bagus untuk mewaspadai penyebaran narkoba dengan mengadakan tes urine di kalangan anggota TNI. Semoga instansi lain juga banyak yang mengikuti,” jelasnya.

Setidaknya ada 193 anggota TNI yang mengikuri tes urine oleh BNNP Jateng yang ditujukan untuk memastikan bahwa seluruh anggota Kodim 0721 Blora semuanya bebas dari Narkoba.

Sementara itu Dandim 0721 Blora, Letkol (Inf) Susilo, S. Sos, mengemukakan bahwa pemeriksaan urine terhadap personel dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya anggota, yang terlibat penyalahgunaan Narkoba.

”Kalau sampai ada personel yang terbukti terlibat baik sebagai pengguna maupun pengedar akan langsung kami tindak tegas, dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Sanksinya bisa langsung dikeluarkan dari dinas keprajuritan. Terlebih, saat ini sasaran peredaran narkoba sudah merasuk ke semua lini. Tidak hanya masyarakat biasa, namun juga sudah masuk di lingkungan personel TNI,” tandas Dandim. (jo-infoblora)