16 Desa Ini Jadi Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Blora

Rapat koordinasi tim penanggulangan kemiskinan Kabupaten Blora dipimpin oleh Wakil Bupati H.Arief Rohman M.Si, Selasa (15/3) kemarin. (foto: jo-infoblora)

BLORA. Penanganan kemiskinan di Kabupaten Blora perlu penanganan yang serius agar bisa keluar dari 15 besar wilayah termiskin di Jawa Tengah. Wakil Bupati H.Arief Rohman pun dalam rapat kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di Gedung Bappeda, Selasa (15/3) kemarin meminta masing-masing kecamatan mengusulkan satu desa termiskin yang perlu ditangani lebih dahulu dalam tahap pertama penanganan kemiskinan.

“Kemiskinan tidak bisa ditangani sendiri-sendiri, harus disinkronkan antara program satu dengan yang lain dari semua komponen masyarakat bersama Pemerintah Kabupaten. Kita harus kroyokan dalam mengatasi kemiskinan, baik pemkab, pengusaha, bank, akademisi dan lembaga ketrampilan lainnya,” jelas Arief Rohman.

Ia juga meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk melakukan pemetaan wilayah miskin di Kabupaten Blora. Dibuat semacam skala prioritas, sehingga bisa disusun penjadwalan penanganan kemiskinan secara bertahap dari wilayah satu ke wilayah lainnya.

“Pak Camat silahkan mengusulkan masing-masing satu desa yang memiliki masalah tentang kemiskinan. Sekaligus usulan kegiatan atau program apa untuk menangani permasalahan kemiskinan tersebut sehingga bisa dirumuskan oleh Pemkab dan Bappeda guna menyusun langkah kerjanya dengan menggandeng berbagai pihak,” lanjutnya.

Dirinya mencontohkan di Kecamatan Blora Kota adalah Desa Jepangrejo yang masih mengalami kekeringan dan susah pangan ketika musim kemarau datang. Sehingga perlu adanya pembangunan sumur artesis. Pengembangan ternak sapi sistem komunal dll.

Sementara itu masing-masing Camat dari 16 Kecamatan pun mengajukan desa-desa yang sedang mengalami kemiskinan untuk bisa ditangani dengan program-program pembangunan oleh TKPKD.

Adapun ke 16 desa dari 16 kecamatan tersebut adalah Desa Nglebak Kecamatan Kradenan, Desa Jepangrejo Kecamatan Blora, Desa Nglengkir Kecamatan Bogorejo, Desa Pelemsengir Kecamatan Todanan, Desa Sidomulyo Kecamatan Banjarejo, Desa Gempolrejo Kecamatan Tunjungan, Desa Kalinanas Kecamatan Japah, Desa Srigading Kecamatan Ngawen, Desa Botoreco Kecamatan Kunduran, Desa Ketringan Kecamatan Jiken, Desa Biting Kecamatan Sambong, Desa Kedungtuban Kecamatan Kedungtuban, Desa Pilang Kecamatan Randublatung, Desa Gempol Kecamatan Jati, Kelurahan Jepon Kecamatan Jepon dan Kelurahan Tambakromo Kecamatan Cepu.

“Dengan adanya 16 desa yang telah diusulkan masing-masing kecamatan, berarti akan ada 16 lokasi yang akan dijadikan rakor terkait penanganan kemiskinan di masing-masing desa. Kita susun penanggulangan kemiskinan langsung ke desa bersangkutan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Tolong Bappeda membuat jadwalnya,” tegas Arief Rohman.

Wabup yang juga mantan anggota DPRD Jawa Tengah ini juga meminta BUMN, BUMD,Pengusaha, Akademisi dan semua SKPD untuk menyampaikan program nyatanya untuk mendukung pembangunan Blora. “Jika programnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka akan kita ajak langsung untuk turut serta dalam penanggulangan kemiskinan,” pungkasnya.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Bappeda Blora Samgautama Karnajaya, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Riyanto, Asisten 2 Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kesra Bondan Sukarno, seluruh kepala SKPD, Camat, dan anggota tim penanggulangan kemiskinan Kabupaten Blora.(rs-infoblora)