![]() |
Rapat koordinasi tim penanggulangan kemiskinan Kabupaten Blora dipimpin oleh Wakil Bupati H.Arief Rohman M.Si, Selasa (15/3) kemarin. (foto: jo-infoblora) |
“Kemiskinan
tidak bisa ditangani sendiri-sendiri, harus disinkronkan antara program satu
dengan yang lain dari semua komponen masyarakat bersama Pemerintah Kabupaten.
Kita harus kroyokan dalam mengatasi kemiskinan, baik pemkab, pengusaha, bank,
akademisi dan lembaga ketrampilan lainnya,” jelas Arief Rohman.
Ia juga
meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk melakukan pemetaan
wilayah miskin di Kabupaten Blora. Dibuat semacam skala prioritas, sehingga
bisa disusun penjadwalan penanganan kemiskinan secara bertahap dari wilayah
satu ke wilayah lainnya.
“Pak Camat
silahkan mengusulkan masing-masing satu desa yang memiliki masalah tentang
kemiskinan. Sekaligus usulan kegiatan atau program apa untuk menangani
permasalahan kemiskinan tersebut sehingga bisa dirumuskan oleh Pemkab dan
Bappeda guna menyusun langkah kerjanya dengan menggandeng berbagai pihak,”
lanjutnya.
Dirinya mencontohkan
di Kecamatan Blora Kota adalah Desa Jepangrejo yang masih mengalami kekeringan
dan susah pangan ketika musim kemarau datang. Sehingga perlu adanya pembangunan
sumur artesis. Pengembangan ternak sapi sistem komunal dll.
Sementara itu
masing-masing Camat dari 16 Kecamatan pun mengajukan desa-desa yang sedang
mengalami kemiskinan untuk bisa ditangani dengan program-program pembangunan
oleh TKPKD.
Adapun ke 16 desa dari 16 kecamatan tersebut adalah Desa Nglebak Kecamatan Kradenan, Desa Jepangrejo Kecamatan Blora, Desa Nglengkir Kecamatan Bogorejo, Desa Pelemsengir Kecamatan Todanan, Desa Sidomulyo Kecamatan Banjarejo, Desa Gempolrejo Kecamatan Tunjungan, Desa Kalinanas Kecamatan Japah, Desa Srigading Kecamatan Ngawen, Desa Botoreco Kecamatan Kunduran, Desa Ketringan Kecamatan Jiken, Desa Biting Kecamatan Sambong, Desa Kedungtuban Kecamatan Kedungtuban, Desa Pilang Kecamatan Randublatung, Desa Gempol Kecamatan Jati, Kelurahan Jepon Kecamatan Jepon dan Kelurahan Tambakromo Kecamatan Cepu.
“Dengan
adanya 16 desa yang telah diusulkan masing-masing kecamatan, berarti akan ada
16 lokasi yang akan dijadikan rakor terkait penanganan kemiskinan di
masing-masing desa. Kita susun penanggulangan kemiskinan langsung ke desa
bersangkutan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Tolong Bappeda membuat
jadwalnya,” tegas Arief Rohman.
Wabup yang
juga mantan anggota DPRD Jawa Tengah ini juga meminta BUMN, BUMD,Pengusaha, Akademisi
dan semua SKPD untuk menyampaikan program nyatanya untuk mendukung pembangunan
Blora. “Jika programnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka akan kita ajak
langsung untuk turut serta dalam penanggulangan kemiskinan,” pungkasnya.
Hadir dalam acara tersebut Kepala Bappeda Blora Samgautama Karnajaya, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Riyanto, Asisten 2 Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kesra Bondan Sukarno, seluruh kepala SKPD, Camat, dan anggota tim penanggulangan kemiskinan Kabupaten Blora.(rs-infoblora)
Hadir dalam acara tersebut Kepala Bappeda Blora Samgautama Karnajaya, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Riyanto, Asisten 2 Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kesra Bondan Sukarno, seluruh kepala SKPD, Camat, dan anggota tim penanggulangan kemiskinan Kabupaten Blora.(rs-infoblora)
0 komentar:
Post a Comment