Perda Belum Ada, Jabatan 19 Kades dan 600 Perangkat Desa di Blora Masih Kosong

Sejumlah kades dan perangkat desa saat mengikuti sebuah acara di Pendopo Kabupaten. Saat ini 19 jabatan kades dan 600 perangkat desa di Blora kosong. (foto: teg-ib)

BLORA. Belum adanya peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang kepala desa (kades), perangkat desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) di Kabupaten Blora membuat sejumlah jabatan kades dan perangkat desa yang kosong hingga kini tak terisi.

Pasalnya pengisian jabatan kepala desa dan perangkat desa diharuskan didasarkan perda yang ada di daerah, sehingga pengisian jabatan yang kosong itu belum bisa dilakukan dengan segera dalam waktu dekat ini menunggu pengesahan perda oleh DPRD.

Berdasarkan data yang ada di Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Blora menyebutkan bahwa hingga saat ini ada 19 jabatan kades yang kosong dan 600 lebih posisi perangkat desa tidak terisi sehingga kinerja di tingkat pedesaan tidak bisa maksimal.

“Pengisian jabatan kades menunggu selesainya pembahasan hingga ditetapkannya perda kades oleh DPRD,” ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB), Winarno, melalui  Kepala Bidang Pemberdayaan Desa dan Kelurahan, Tumei Suharno, Senin (4/1) kemarin.

Dia berharap pembahasan perda di DPRD tersebut segera rampung. Menurutnya, Pemkab Blora merencanakan pengisian jabatan kades yang lowong itu bisa dilaksanakan tahun ini juga.

“Desa yang masa jabatan kadesnya telah berakhir sebelum dilakukan Pilkades akan diisi penjabat kades. Sedangkan perangkat desa diisi oleh pelaksana tugas (plt),” katanya.

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Blora Siswanto mengemukakan, pembahasan ranperda yang mengatur kades, perangkat desa serta ranperda Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan didahulukan.

Menurut Siswanto, jika pembahasan ketiga ranperda itu lancar dan bisa segera ditetapkan menjadi perda, maka pengisian jabatan di desa yang lowong akan bisa dilakukan maksimal bulan Juni. Ketiga ranperda itu sebelumnya telah dimasukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2016. (Aiz-SMNetwork | Jo-infoblora)