Genjot Fungsi Legislasi, DPRD Blora Bentuk 2 Pansus Bahas 6 Ranperda

DPRD Blora saat pembahasan ranperda APBD 2016 beberapa waktu lalu. Kini DPRD bentuk 2 pansus untuk membahas 6 ranperda di awal 2016. (foto: am-sm)

BLORA. Berkaca pada kinerja fungsi legislasi  tahun lalu yang hanya mampu mengesahkan 11 rancangan peraturan daerah (ranperda) menjadi peraturan daerah (rerda) dari 18 ranperda yang masuk program legislasi daerah (prolegda) tahun 2015. Kini di awal tahun 2016 kalangan DPRD Kabupaten Blora berkeinginan untuk meningkatkan fungsi legislasinya dalam produktifitas pembahasan ranperda dengan membentuk panitia khusus (Pansus).

Tidak tanggung-tanggung sebagai tahap awal di Januari ini DPRD Blora langsung membentuk dua Pansus untuk menyelesaikan pembahasan enam rancangan peraturan daerah (ranperda) yang masuk dalam prolegda 2016.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Pansus pertama akan membahas tiga ranperda yang menyangkut desa, yakni tentang kepala desa, badan permusyawaratan desa dan perangkat desa. Adapun pansus kedua membahas retribusi pelayanan kesehatan, pencabutan retribusi KTP dan akta kelahiran serta ranperda penanaman modal.

“Kami dahulukan pembahasan ranperda yang terkait tentang desa. Bulan Januari ini pansus itu sudah mulai bekerja,” ujar Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Blora Siswanto, saat dihubungi kemarin.

Pembahasan ranperda desa lebih awal karena sangat diperlukan. Apalagi cukup banyak jabatan kades dan perangkat desa yang lowong. Padahal tahun ini desa mendapat kucuran dana besar dari pemerintah pusat tahun ini.

Siswanto berharap ranperda yang selesai dibahas dan ditetapkan menjadi perda tahun ini lebih banyak dibanding tahun 2015 sebanyak 11 perda. “Kami optimis itu bisa dicapai,” katanya. (Abdul Muiz-SMNetwork | Jo-infoblora)