Blora on News :
Home » , » Pemkab dan DPRD Akan Susun Perda Pengaturan Kafe Karaoke di Prolegda 2016

Pemkab dan DPRD Akan Susun Perda Pengaturan Kafe Karaoke di Prolegda 2016

infoblora.com on Dec 14, 2015 | 1:30 AM

Usai penetapan APBD 2016, Pemkab bersama DPRD tetapkan prolegda 2016 yang akan membahas 27 raperda termasuk di dalamnya mengatur tentang kafe dan karaoke. (foto: am-sm)
BLORA. Badan Legislasi (Banleg) DPRD Blora memprogramkan pembahasan sebanyak 27 rancangan peraturan daerah (raperda) tahun depan. Ke-27 ranperda itu dimasukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2016 yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

Dari ke-27 ranperda tersebut, beberapa diantaranya adalah ranperda yang belum sempat diselesaikan pembahasannya di tahun 2015. Diantaranya ranperda tentang pencabutan perda retribusi KTP dan akta catatan sipil. Selain itu ada juga raperda baru baik yang diusulkan DPRD (hak inisiatif) maupun raperda dari pihak eksekutif.

Juru bicara Banleg Irma Isdiana menuturkan, DPRD Blora tahun depan mengusulkan empat ranperda inisiatif. Yakni raperda yang mengatur tentang pendidikan, raperda tanggungjawab sosial perusahaan (CSR), ranperda ketertiban umum serta raperda penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Adapun raperda yang berasal dari pemkab sebanyak 23 buah. Diantaranya adalah raperda rutinitas tahunan seperti ranperda APBD, pertanggungjawaban APBD serta APBD perubahan. Selain itu raperda yang mengatur izin gangguan (HO), penanaman modal, sistem perencanaan pembangunan daerah, pencabutan retribusi KTP dan akta catatan sipil.

Ada pula raperda administrasi kependudukan, raperda tentang kepala desa, raperda perangkat desa, raperda badan permusyawaratan desa, penyertaan modal, perubahan RTRW, menara telekomunikasi, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pasar, retribusi parkir khusus dan perubahan perda tarif pajak.

“Tahun depan juga akan dibahas ranperda yang mengatur cafĂ© dan karaoke,” tegas Irma Isdiana, Jumat (11/12).

Ketua Banleg DPRD Blora Siswanto mengemukakan, ada beberapa raperda yang mendapat prioritas untuk diselesaikan pembahasannya tahun depan. Menurutnya, urgensi perda adalah sebagai dasar hukum bagi bupati dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menjalankan teknis operasional kinerja sesuai bidangnya. 

“Misalnya perda minuman keras. Toko yang menjual miras berkadar alkohol di atas 5 persen akan didenda minimal Rp 25 juta jika tidak mengantongi izin bupati,” katanya. (Abdul Muiz-SMNetwork | Jo-infoblora)
Share this article :

0 komentar:

 
Powered by : Mas Kolis
Info Iklan
Copyright © 2016. infoblora.com - All Rights Reserved