Banyak Jabatan Kades dan Perangkat Desa di Kabupaten Blora Tak Terisi

Siswanto SPd, Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kabupaten Blora. (foto: teg-ib)

BLORA. Pembahasan rancangan peraturan daerah (ranperda) yang mengatur pemilihan kepala desa (pilkades), pengisian perangkat desa serta ranperda Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan didahulukan pada awal 2016. Pasalnya, cukup banyak jabatan kepala desa (kades) dan perangkat desa di Blora yang hingga kini tak terisi atau masih lowong. Pengisian jabatan itu perlu diatur dalam peraturan daerah (perda).

“Karena itulah kami mendahulukan pembahasan ketiga ranperda tersebut. Pembahasan akan dimulai pada bulan Januari 2016,” ujar Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Blora Siswanto SPd, kemarin.

Berdasarkan data yang dimilikinya, politisi Partai Golkar itu menyebut sekitar 16 jabatan kades lowong. Sedangkan jabatan perangkat desa yang hingga kini belum diisi pejabat definitif sebanyak 400-an. Menurut Siswanto, pengisian jabatan di pemerintahan desa itu mendesak dilakukan. 

“Ini demi kelancaran roda organisasi pemerintahan desa. Dana yang dikelola desa tahun depan meningkat cukup banyak. Dibutuhkan personel di jajaran pemerintahan desa yang bisa mengelola dana desa tersebut. Tak mungkin jabatan-jabatan di desa dirangkap lagi,” tandasnya.

Menurut Siswanto, jika pembahasan ketiga ranperda itu lancar dan bisa segera ditetapkan menjadi perda, maka pengisian jabatan di desa yang lowong akan bisa dilakukan maksimal bulan Juni. Ketiga ranperda itu sebelumnya telah dimasukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2016. Siswanto menyatakan, DPRD Blora telah menggelar rapat untuk menyusun agenda kerja 2016. 

“Berdasarkan hasil rapat itulah, pembahasan ketiga ranperda pemerintahan desa akan didahulukan,” ungkapnya. (Abdul Muiz-SMNetwork | Jo-infoblora)