![]() |
Siswanto SPd, Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kabupaten Blora. (foto: teg-ib) |
“Karena
itulah kami mendahulukan pembahasan ketiga ranperda tersebut. Pembahasan akan
dimulai pada bulan Januari 2016,” ujar Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD
Blora Siswanto SPd, kemarin.
Berdasarkan
data yang dimilikinya, politisi Partai Golkar itu menyebut sekitar 16 jabatan
kades lowong. Sedangkan jabatan perangkat desa yang hingga kini belum diisi
pejabat definitif sebanyak 400-an. Menurut Siswanto, pengisian jabatan di
pemerintahan desa itu mendesak dilakukan.
“Ini demi kelancaran roda organisasi pemerintahan desa. Dana yang dikelola desa tahun depan meningkat cukup banyak. Dibutuhkan personel di jajaran pemerintahan desa yang bisa mengelola dana desa tersebut. Tak mungkin jabatan-jabatan di desa dirangkap lagi,” tandasnya.
“Ini demi kelancaran roda organisasi pemerintahan desa. Dana yang dikelola desa tahun depan meningkat cukup banyak. Dibutuhkan personel di jajaran pemerintahan desa yang bisa mengelola dana desa tersebut. Tak mungkin jabatan-jabatan di desa dirangkap lagi,” tandasnya.
Menurut
Siswanto, jika pembahasan ketiga ranperda itu lancar dan bisa segera ditetapkan
menjadi perda, maka pengisian jabatan di desa yang lowong akan bisa dilakukan
maksimal bulan Juni. Ketiga ranperda itu sebelumnya telah dimasukan dalam
Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2016. Siswanto menyatakan, DPRD Blora telah
menggelar rapat untuk menyusun agenda kerja 2016.
“Berdasarkan hasil rapat itulah, pembahasan ketiga ranperda pemerintahan desa akan didahulukan,” ungkapnya. (Abdul Muiz-SMNetwork | Jo-infoblora)
“Berdasarkan hasil rapat itulah, pembahasan ketiga ranperda pemerintahan desa akan didahulukan,” ungkapnya. (Abdul Muiz-SMNetwork | Jo-infoblora)
0 komentar:
Post a Comment