Terkait DBH Blok Cepu, Komitmen Pasangan Cabup-Cawabup Dinilai Basa-Basi

Eksplorasi migas Blok Cepu hingga kini masih belum bisa berkontribusi dalam pembangunan Blora. (foto: rs-ib)

BLORA. Tidak adanya calon bupati dan wakil bupati yang secara tegas merencanakan uji materi UU pembagian dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas (migas), sangat disayangkan.

Staf Anggota DPR RI Seno Margo Utomo menuturkan, komitmen untuk memperjuangkan revisi UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah komitmen basa-basi. Sebab, perjuangan untuk merevisi UU yang antara lain mengatur pembagian DBH migas tersebut sudah lama dilakukan Pemkab Blora, namun hingga kini belum membuahkan hasil.

“Kalau yang dilontarkan hanya perjuangan untuk merevisi UU 33 tahun 2004 itu menurut saya hanya sekadar untuk meraih dukungan masyarakat saja. Padahal, revisi itu kurang menggigit. Kenapa tidak langsung uji materi saja. Komitmen mereka hanya basa-basi,” ujarnya, Jumat (27/11).

Sebagaimana diketahui, dalam debat publik calon bupati dan wakil bupati, Selasa (24/11), seluruh pasangan calon dengan tegas akan memperjuangkan revisi UU 33 tahun 2004. Itu dilakukan karena DBH migas Blok Cepu untuk Blora tidak adil.

Para calon Bupati dan wakilnya saat debat, janji perjuangkan DBH Blok Cepu.

Saat debat yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD itu, Moderator Hasyim Asy’ari menanyakan masih kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor migas, bahkan Blok Cepu kontribusinya untuk Blora masih nihil. “Bagaimana strategi saudara untuk mendongkrak perolehan DBH migas Blok Cepu untuk Blora?,” tanya Hasyim Asy’ari SH yang juga dosen Undip Semarang kepada seluruh pasangan calon.

Pasangan nomor urut dua Djoko Nugroho – Arief Rohman yang mendapat kesempatan pertama menjawab pertanyaan tersebut mengakui sampai saat ini DBH migas Blok Cepu sangat tidak adil bagi Blora.

“Pembagian DBH selama ini didasarkan pada UU 33 tahun 2004. Dalam peraturan tersebut daerah yang menerima dana bagi hasil merupakan kabupaten/kota penghasil dimana letak sumur produksi berada dan kabupaten/kota lainnya yang satu provinsi dengan daerah penghasil. Kami akan dorong agar UU ini segera direvisi,” ujar Djoko Nugroho.

Menurutnya, karena adanya UU tersebutlah Blora tidak bisa menikmati hasil Blok Cepu. Padahal sebagian wilayah Blok Cepu berada di Blora. “Komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pusat nanti akan kami intensifkan untuk bersama-sama memecahkan masalah ini, baik eksekutif maupun legislatif,” katanya.

Adapun pasangan calon nomor urut tiga HM Kusnanto-Sutrisno juga berkomitmen untuk mendorong perubahan UU 33 tahun 2004. ‘’Pembagian DBH tidak boleh didasarkan pada letak mulut sumur. Tetapi harus berdasarkan zona kandungan migas. Jangan mau didzolimi dalam hal Blok Cepu ini,’’ tegas Kusnanto. (Abdul Muiz-SMNetwork | Jo-infoblora)