Panwaslu Blora Tangani 16 Kasus Dugaan Pelanggaran Tahapan Pilkada 2015

Lulus Mariyonan, Ketua Panwaslu Kabupaten Blora. (foto: tq-ib)

BLORA. Hingga saat ini Panwaslu Pilkada Blora telah menangani 16 dugaan pelangaran pilkada di wilayah kerjanya. Untuk jenis dugaan pelanggaran dimaksud cukup bervariasi, mulai dari anggota PPK diduga masih menjadi pengurus partai hingga laporan adanya oknum guru SMP yang menjelek-jelekan salah satu calon.

Menurut Ketua Panwas Pemilukada Blora, Lulus Mariyonan SP, semua laporan dugaan pelanggaran telah ditindaklanjuti dan sudah ada penyelesaian. “Semua laporan atau temuan dugaaan pelanggaran pilkada telah kami tindaklanjuti dan telah ada penyelesaian,” jelasnya, Kamis (5/11) kemarin.

Sebanyak 16 dugaan pelanggaran pilkada yang telah ditangani Panwas Blora tersebut di antaranya laporan soal salah anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) di Kunduran masih menjadi pengurus partai. Penggunaan fasilitas negara berupa kendaraan dinas operasional untuk antar jemput peserta pengukuhan tim kampanye pasangan calon.

Penanganan dugaan pelanggaran pilkada lainnya adalah penggunaan tempat pendidikan untuk kampanye pasangan calon, pemasangan alat peraga kampanye bukan produk KPU. Selanjutnya penanganan adanya oknum guru yang menjelek-jelekan salah satu calon Bupati.

Dari sejumlah dugaan pelangaran itu bentuk penyelesaian yang dilakukan Panwas juga bervariasi, yakni tidak menindaklanjuti karena tidak terbukti, memberikan surat peringatan, serta memberikan rekomendasi kepada KPU. Untuk laporan pelanggaran pemasangan APK yang bukan produk KPU, semua sudah ditindaklanjuti dengan penertiban APK dimaksud.

Panwas juga mengambil sikap menyusul dugaan pelanggaran yang diadukan warga tidak bisa diteruskan ke penyidik Polres karena tidak cukup bukti. (ud-SMNetwork | Jo-infoblora)