Bambang Susilo, Ketua DPRD Kabupaten Blora. (foto: teg-ib) |
Berkaca
pada pembahasan APBD di tahun-tahun sebelumnya yang sedemikian alot hingga
mengakibatkan penetapan APBD terlambat, bukan tidak mungkin hal itu akan
terjadi lagi tahun ini. Apalagi kini sudah mulai muncul sejumlah permintaan
program kerja dan anggaran oleh DPRD dan akan dimasukan dalam APBD 2016. Salah
satu anggaran yang diusulkan tersebut adalah kenaikan tunjangan perumahan.
Selain itu juga masih adanya dana aspirasi DPRD.
Berdasarkan
informasi yang dihimpun, para anggota DPRD hasil pemilu legislatif 2014 itu
menghendaki kenaikan tunjangan perumahan dari sebelumnya Rp 5 juta perbulan
peranggota menjadi sekitar Rp 8 juta.
Pasalnya,
di daerah lain seperti Kabupaten Pati, tunjangan perumahan anggota DPRD
dianggarkan Rp 8 juta perbulan peranggota. Adapun dana aspirasi minimal sama
seperti tahun sebelumnya yakni di kisaran Rp 1 miliar. Dana aspirasi tersebut
diwujudkan ke dalam sejumlah program kegiatan pembangunan di wilayah konstituen
anggota DPRD.
“Kalau
untuk tunjangan perumahan, memang ada yang mengusulkan naik. Namun tidak
disebutkan nominalnya, hanya mengacu pada kabupaten tetangga saja,” ujar Ketua
DPRD H Bambang Susilo, Selasa (3/11).
Sedangkan
terkait dana aspirasi, Wakil Ketua DPRD H Abdullah Aminudin menegaskan tidak
ada penyebutan dana aspirasi tersebut. “Kami akan bahas dulu apa saja program
pembangunan dan rencana anggaran yang sudah dimasukan pemkab dalam nota
keuangan RAPBD 2016,” katanya. (Abdul Muiz-SMNetwork | Jo-infoblora)
0 komentar:
Post a Comment