Bahas RAPBD 2016, DPRD Blora Minta Kenaikan Tunjangan Perumahan

Bambang Susilo, Ketua DPRD Kabupaten Blora. (foto: teg-ib)

BLORA. Riak pembahasan RAPBD Blora 2016 mulai muncul. Setelah eksekutif menyampaikan program kerja dan rencana anggaran dalam nota keuangan RAPBD 2016 pekan lalu, DPRD selanjutnya akan membahas dokumen tersebut bulan ini. Sinkronisasi program dan anggaran akan dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif sebelum akhirnya APBD ditetapkan.

Berkaca pada pembahasan APBD di tahun-tahun sebelumnya yang sedemikian alot hingga mengakibatkan penetapan APBD terlambat, bukan tidak mungkin hal itu akan terjadi lagi tahun ini. Apalagi kini sudah mulai muncul sejumlah permintaan program kerja dan anggaran oleh DPRD dan akan dimasukan dalam APBD 2016. Salah satu anggaran yang diusulkan tersebut adalah kenaikan tunjangan perumahan. Selain itu juga masih adanya dana aspirasi DPRD.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, para anggota DPRD hasil pemilu legislatif 2014 itu menghendaki kenaikan tunjangan perumahan dari sebelumnya Rp 5 juta perbulan peranggota menjadi sekitar Rp 8 juta.

Pasalnya, di daerah lain seperti Kabupaten Pati, tunjangan perumahan anggota DPRD dianggarkan Rp 8 juta perbulan peranggota. Adapun dana aspirasi minimal sama seperti tahun sebelumnya yakni di kisaran Rp 1 miliar. Dana aspirasi tersebut diwujudkan ke dalam sejumlah program kegiatan pembangunan di wilayah konstituen anggota DPRD.

“Kalau untuk tunjangan perumahan, memang ada yang mengusulkan naik. Namun tidak disebutkan nominalnya, hanya mengacu pada kabupaten tetangga saja,” ujar Ketua DPRD H Bambang Susilo, Selasa (3/11).

Sedangkan terkait dana aspirasi, Wakil Ketua DPRD H Abdullah Aminudin menegaskan tidak ada penyebutan dana aspirasi tersebut. “Kami akan bahas dulu apa saja program pembangunan dan rencana anggaran yang sudah dimasukan pemkab dalam nota keuangan RAPBD 2016,” katanya. (Abdul Muiz-SMNetwork | Jo-infoblora)