Akhiri Tradisi Telat, DPRD & Pemkab Blora Akan Sahkan RAPBD 2016 Jumat Besok

Rapat paripurna DPRD bersama Pemkab Blora akan mengesahkan RAPBD 2016 pada Jumat (13/11) besok.
Sebelumnya pada 30 Oktober lalu telah disampaikan RAPBD dan nota keuangannya. (foto: am-sm)

BLORA. Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Blora menyepakati rapat paripurna dengan agenda persetujuan RAPBD 2016 akan digelar Jumat (13/11) besok. Keputusan itu diperoleh setelah selesainya pembahasan sejumlah anggaran yang dialokasikan di RAPBD 2016, kemarin. 

Dalam pembahasan itu, DPRD mengundang beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD), termasuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 

‘’Kami mengagendakan tiga kali rapat paripurna pada hari Jumat. Pertama, pemandangan umum fraksi pada pagi hari. Siangnya jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi. Kemudian dilanjutkan dengan persetujuan bersama RAPBD 2016,’’ ujar Wakil Ketua DPRD H Abdulah Aminudin, kemarin.

Jika rencana itu terealisasi, menurut Aminudin, adalah persetujuan RAPBD tercepat selama 15 tahun terakhir. ‘’Layak masuk rekor MURI,’’tegasnya.

Sesuai tahapan pembahasan APBD, setelah persetujuan bersama RAPBD akan dilanjutkan dengan penyampaian dokumen RAPBD itu ke Gubernur Jateng untuk dievaluasi. Setelah evaluasi selesai, dilanjutkan dengan rapat paripurna DPRD dengan agenda penetapan RAPBD menjadi peraturan daerah (perda) APBD. 

Sejumlah petugas mempersiapkan ruangan rapat paipurna DPRD besok.

Sejak 15 tahun terakhir penetapan APBD Blora kerap terlambat. Yakni rata-rata ditetapkan pada bulan April-Juni tahun berjalan. Penetapan APBD paling cepat terjadi tahun 2015, yakni 30 Januari 2015.

Meski begitu, penetapan APBD 2015 masih tergolong terlambat. Sebab, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menghendaki penetapan APBD dilakukan paling akhir 30 Desember di tahun anggaran sebelumnya. Pemkab dan DPRD Blora berkomitmen mengakhiri keterlambatan penetapan APBD tersebut.

Sementara itu, dalam pembahasan anggaran RAPBD 2016, DPRD menyetujui rencana kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS. Pemkab menyediakan anggaran sebesar Rp 39,50 miliar untuk membayar TPP tersebut.

‘’Pemkab akan menghapus sejumlah honor kegiatan yang biasanya ada di SKPD. Honor yang dihapus itu dialokasikan untuk membayar kenaikan TPP. Memang ada selisih sekitar Rp 6 miliar. Karena selisih relatif tidak terlalu besar, kami setujui kenaikan TPP tersebut,’’kata Aminudin.

Selain TPP, DPRD juga menyetujui kenaikan gaji pegawai honorer kategori dua (K-2), yakni dari sebelumnya rata-rata Rp 600/bulan menjadi setara upah minimum kabupaten (UMK). UMK yang menjadi acuan adalah yang terbaru yakni Rp 1.328.500.

Selain kenaikan anggaran di eksekutif, DPRD juga akan menikmati kenaikan anggaran di tahun 2016. Jumlahnya sebesar Rp 6 miliar. Kenaikan itu digunakan untuk menunjang kinerja anggota DPRD. Dana aspirasi DPRD juga masih dianggarkan di tahun 2016. Jumlahnya hampir sama seperti tahun 2015, yakni sekitar Rp 50 miliar.

Tunjangan perumahan juga dianggarkan naik. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Sutikno Slamet selaku ketua TAPD menyatakan, pihaknya kemarin diundang ke DPRD untuk membahas anggaran RAPBD 2016, termasuk di dalamnya alokasi dana aspirasi DPRD (atau dengan sebutan lain). 

‘’Pembahasan itu untuk sinkronisasi saja. Jangan sampai yang diusulkan ternyata tidak teralokasikan di SKPD,’’tandasnya. (Abdul Muiz-SMNetwork | Jo-infoblora)