Blora on News :
Home » , » Pencetakan Belum Selesai, Pemasangan APK Pilkada Oleh KPU Blora Masih Minim

Pencetakan Belum Selesai, Pemasangan APK Pilkada Oleh KPU Blora Masih Minim

infoblora.com on Sep 2, 2015 | 12:30 PM

Salah satu APK hasil produksi KPU Blora yang teah dipasang di Jl.Jendral Sudirman Bangkle.
BLORA. KPU Blora belum memasang semua alat peraga kampanye (APK) tiga pasang calon bupati dan wakil bupati. Belum selesainya pencetakan menjadi alasan belum terpasangnya semua APK yang menjadi tanggungan KPU. Hingga kemarin APK yang sudah selesai dicetak dan dipasang sebanyak 12 baliho dari 15 baliho yang menjadi jatah pasangan calon bupati dan wakil bupati.

”Untuk sementara baliho dulu yang kami selesaikan pencetakannya dan kami pasang. Sedangkan untuk APK lainnya seperti spanduk dan umbul-umbul, pemasangannya bertahap,” ujar Komisioner Divisi Hukum Kampanye dan Pencalonan KPU Blora M Khamdun, kemarin.


Sekadar diketahui, KPU Blora memfasilitasi pencetakan dan pemasangan APK semua pasang calon bupati dan wakil bupati. Anggarannya bersumber dari APBD. APK yang dicetak dan dipasang KPU berupa baliho lima unit untuk tiga pasangan calon (15 titik pemasangan), spanduk 393 buah kali tiga pasangan calon (1.179 lokasi), umbul-umbul sebanyak 213 buah kali tiga pasangan calon (639 titik pemasangan). Lokasi pemasangan APK telah disepakati dengan semua tim kampanye pasangan calon.

Selain tiga jenis APK itu, KPU juga memfasilitasi pencetakan ribuan bahan kampanye berupa leaflet, pamflet dan flyer untuk setiap pasang calon. Khamdun menegaskan, setiap pasang calon dan atau tim kampanye hanya diperbolehkan membuat bahan kampanye selain yang dicetak KPU kabupaten.

Bahan kampanye itu berupa kaos, topi, mug, kalander, kartu nama, pin, ballpoint, payung dan atau stiker maksimal berukuran 10 kali 5 cm. Plafon maksimal setiap item bahan kampanye sebesar Rp 25.000. Namun penghitungannya secara kumulatif.

Dana untuk pencetakan bahan kampanye itu merupakan bagian dari batas maksimal dana kampanye setiap pasang calon sebesar Rp 7,2 miliar yang sudah disepakati bersama. ”APK resmi yang kami cetak dan kami pasang ada tanda ciri tertentu, yakni tercamtum kalimat dibuat oleh KPU Blora,” kata Khamdun.

Masa kampanye pilkada berlangsung sejak 27 Agustus hingga 5 Desember. Lantaran semua APK telah ditanggung oleh KPU, setiap pasang calon bupati dan wakil bupati serta tim kampanyenya tidak diperkenankan membuat APK sendiri.

Jika tim kampanye tetap nekad memasang sendiri APK-nya, APK itupun dianggap ilegal dan akan diturunkan Satpol PP bersama Panwas. Meski pemasangan APK resmi oleh KPU Blora baru dilakukan sejak Senin (31/8), namun penertiban APK ilegal sudah mulai dilaksanakan sejak hari pertama kampanye, 27 Agustus. Penertiban dilakukan Satpol PP bersama Panwas. Tak satupun tim kampanye memprotes penertiban APK ilegal tersebut.


Pilkada Blora diikuti tiga pasang calon. Pasangan nomor urut satu H Abu Nafi SH-HM Dasum SE MMA yang diusung PDIP dan Gerindra (10 kursi), nomor urut dua pasangan H Djoko Nugroho-H Arief Rohman MSi yang diusung partai Nasdem, PKB dan Hanura (9 kursi) dan nomor urut tiga pasangan HM Kusnanto SH-Sutrisno SIP MMar dengan partai pengusung Golkar dan Demokrat (16 Kursi). (Abdul Muiz-SMNetwork | Jo-infoblora)
Share this article :

0 komentar:

 
Powered by : Mas Kolis
Info Iklan
Copyright © 2016. infoblora.com - All Rights Reserved