Blora on News :
Home » , » Tuntut DBH Blok Cepu, Pemkab Didesak Ajukan Uji Materi UU Mulut Sumur Minyak

Tuntut DBH Blok Cepu, Pemkab Didesak Ajukan Uji Materi UU Mulut Sumur Minyak

infoblora.com on Aug 22, 2015 | 6:00 AM

Salah satu sumur pengeboran minyak kawasan Blok Cepu di Bojonegoro. Hanya karena letak sumur beda provinsi
dengan Blora yang masih masuk WKP Blok Cepu, Blora tak dapat DBH Migasnya.
BLORA. Wacana uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengemuka dalam rapat Tim Transparansi Pengelolaan Pendapatan Daerah Sektor Migas Blora, Jumat (21/8). Uji materi UU 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinilai sebagai solusi lantaran selama ini perjuangan untuk mendapatkan DBH migas Blok Cepu belum membuahkan hasil.

‘’Ada baiknya kita mengajukan uji materi UU 33/2004 ke MK,’’ ujar Christian Prasetya, salah seorang anggota Tim Transparansi Migas.

Sejak beberapa tahun lalu, Pemkab bersama Tim Transparansi memperjuangkan agar Blora memperoleh bagian DBH Migas Blok Cepu. Namun perjuangan melalui lobi-lobi kepada kementerian terkait, DPR, DPD maupun Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM) belum ada hasil. 

UU 33/2004 dinilai tidak adil bagi Blora. Sebab meski sebagian daerah Blora masuk dalam wilayah kerja pertambangan (WKP) Blok Cepu bersama Bojonegoro, namun sampai saat ini Blora sama sekali tidak mendapatkan dana DBH migas Blok Cepu. 

Penghitungan DBH antara lain di dasarkan pada keberadaan mulut sumur produksi. Sumur produksi migas Blok Cepu berada di Bojonegoro, Jawa Timur. Karena itu Bojonegoro menerima DBH migas Blok Cepu ratusan miliar setiap tahun. Bahkan kabupaten lain di Jatim yang lokasinya jauh dari kawasan Blok Cepu, seperti Banyuwangi dan Jember, juga mendapatkan dana DBH lapangan migas yang dioperatori Exxon Mobil Cepu Limited (EMCL) itu.

‘’Kami mengapresiasi upaya selama ini yang sudah dilakukan untuk mendapat DBH migas Blok Cepu. Namun tanpa adanya perubahan regulasi UU 33/2004, Blora sampai kapanpun tidak akan mendapat DBH migas Blok Cepu,’’ kata Christian Prasetya yang juga Direktur Utama BUMD PT Blora Patra Energi (BPE).

Wacana uji materi UU 33/2004 mendapat dukungan penuh aktivis LSM Forum Peduli Blora Sejahtera (Forbes) Roy Kurniadi. ‘’Biaya uji materi di MK yang katanya memerlukan dana tidak sedikit, bukan menjadi alasan. Jika uji materi dikabulkan oleh MK, Blora akan mendapatkan DBH migas Blok Cepu miliaran rupiah setiap tahun. Jumlah DBH itu jauh lebih besar dibanding dana yang dikeluarkan untuk uji materi,’’ tegasnya. (Abdul Muiz-SMNetwork | Jo-infoblora)
Share this article :

0 komentar:

 
Powered by : Mas Kolis
Info Iklan
Copyright © 2016. infoblora.com - All Rights Reserved