Blora on News :
Home » , » Pencairan Bansos Tak Jelas, Anggota DPRD Blora Enggan Bahas APBD Perubahan

Pencairan Bansos Tak Jelas, Anggota DPRD Blora Enggan Bahas APBD Perubahan

infoblora.com on Aug 14, 2015 | 1:00 AM

Bambang Susilo Ketua DPRD Blora.
BLORA. Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plapon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Perubahan 2015 sudah diajukan Pemkab ke DPRD Blora. Namun belum lagi pembahasan dokumen tersebut di DPRD dimulai, sejumlah ganjalan mulai muncul. Para wakil rakyat dikabarkan enggan membahas KUA PPAS. Penyebabnya, hingga kini belum ada kejelasan pencairan dana hibah dan bantuan sosial (bansos).

’’Memang dari informasi yang saya dengar, ada suara-suara seperti itu (anggota DPRD enggan membahas APBD-P karena dana bansos dan hibah belum cair). Namun apakah informasi itu benar, saya akan tanya langsung ke teman-teman di DPRD,’’ ujar Ketua DPRD Blora, Bambang Susilo, kemarin.

Kabar keengganan anggota DPRD membahas APBD-P sebelum ada kejelasan pencairan dana bansos dan hibah, sempat dikemukakan Bambang Susilo ketika menyampaikan sambutan halal bihalal Paguyuban Mantan Anggota DPRD Bhakti Praja Kabupaten Blora di Gedung DPRD, kemarin. 

Namun ketika dikonfirmasi lebih lanjut usai acara, Bambang Susilo yang juga ketua Partai Demokrat Blora mengaku belum mengklarifikasi kebenaran kabar itu kepada para anggota DPRD. Meski demikian, dia menyatakan, tidak bisa membatasi apa saja aspirasi yang muncul di kalangan internal DPRD. 

’’Saya sebagai ketua, bukan kepala DPRD. Saya tidak mempunyai hak dan kewenangan mengatur apa yang disuarakan para anggota DPRD,’’ tegasnya.

Dana hibah dan bansos yang telah dianggarkan dalam APBD 2015 dengan jumlah lebih dari Rp 25 miliar, ternyata hingga kini belum bisa dicairkan. Itu terjadi karena calon penerima dana bansos dan hibah belum berbadan hukum. Sesuai Undang-Undang (UU) Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 298 ayat 5 disebutkan, belanja hibah dapat diberikan kepada badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Menurut Bambang Susilo, dana bansos dan hibah 2015 telah dianggarkan dalam APBD 2015. APBD itu juga telah dievaluasi oleh gubernur. Namun dana hibah dan bansos belum bisa dicairkan seiring diberlakukannya ketentuan penerima harus berbadan hukum. ’’Semestinya aturan itu diberlakukan efektif pada 2016. Ini dananya sudah dianggarkan dalam APBD, tapi belum bisa cair,’’katanya. 

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Blora, Gunadi mengaku, hingga kini puluhan miliar rupiah dana hibah dan bansos yang telah dianggarkan dalam APBD 2015 belum bisa dicairkan. ’’Kami menaati ketentuan yang berlaku. Calon penerima dana bansos dan hibah harus berbadan hukum Indonesia. Ketentuannya seperti itu,’’ujarnya. 

Dia menyebutkan, persoalan belum bisa dicairkannya dana bansos dan hibah tidak saja terjadi di Blora, melainkan juga di daerah lainnya di seluruh Indonesia. Gunadi mengaku selalu mengikuti perkembangan terkini terkait dengan dana hibah dan bansos itu di media massa. 

’’Saya sampai mengkliping berita Pak Gubernur Ganjar Pranowo yang memberikan pernyataan terkait dana bansos dan hibah.,’’ ungkapnya. (Abdul Muiz-SMNetwork | Jo-infoblora)
Share this article :

0 komentar:

 
Powered by : Mas Kolis
Info Iklan
Copyright © 2016. infoblora.com - All Rights Reserved