Blora on News :
Home » , » DPRD Blora Segera Bahas APBD Perubahan 2015

DPRD Blora Segera Bahas APBD Perubahan 2015

infoblora.com on Aug 13, 2015 | 7:00 AM


Rapat paripurna DPRD pembahasan APBD 2015 lalu. Kini DPRD Blora menyiapkan pembahasan APBD Perubahan.
BLORA. Ketua DPRD Bambang Susilo memastikan segera membahas APBD Perubahan 2015. Menurutnya, Pemkab Blora telah menyampaikan draft Kebijakan Umum Anggaran dan Plapon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBD-P kepada DPRD, Senin (10/8).
 
’’Tentu akan segera kami bahas. Namun tetap menunggu kesiapan Pemkab bagaimana,’’ ujarnya, kemarin. 

APBD Perubahan menjadi penting dan mendesak segera dilakukan pembahasan karena di dalamnya dialokasikan tambahan dana pilkada. Sebelumnya, dana pilkada untuk KPU maupun Panwas telah dianggarakan dalam APBD 2015. Namun, dana sebesar Rp 11 miliar untuk KPU dan Rp 1,5 untuk Panwas itu dinilai masih kurang.

Pemkab pun menambah anggaran pilkada untuk KPU sebesar Rp 7,25 miliar dan Panwas Rp 2 miliar. Namun, tambahan dana tersebut baru akan dianggarkan dalam APBD-Perubahan. Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk tambahan alokasi anggaran pilkada telah ditandatangani Bupati Djoko Nugroho, ketua DPRD serta KPU dan Panwas, pada 28 Mei 2015.

’’Kalau tidak ada APBD Perubahan 2015, bisa-bisa pilkada akan kekurangan anggaran,’’ tandasnya.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, APBD Perubahan sudah harus ditetapkan maksimal tiga bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran atau pada Oktober.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Blora, Ihwan Sudrajat mengemukakan, jika diperlukan, pihaknya akan berbicara langsung dengan pimpinan DPRD untuk melakukan percepatan pembahasan APBD-Perubahan.

Apalagi, menurutnya, ketua DPRD dalam sambutan pisah sambut bupati dan plt bupati Blora di pendapa rumah dinas bupati, Selasa (11/8), menghendaki hubungan yang harmonis antara pemkab dan DPRD. ’’Kalau perlu saya akan bicara ke DPRD,’’tegasnya. 

Ihwan Sudrajat yang juga staf Ahli Gubernur Jateng mengungkapkan, salah satu hal yang diingatkan gubernur kepada dirinya sebagai Plt bupati Blora adalah jangan sampai penetapan APBD terlambat.
Apalagi Blora selama ini dikenal sebagai kabupaten di Jateng yang kerap terlambat menetapkan APBD. 

Didampingi sejumlah pejabat, Ihwan Sudrajat yang ditemui sejumlah wartawan di rumah dinas bupati Blora mengemukakan, percepatan pembahasan hingga penetapan APBD bisa dilakukan dengan niat bersama antara Pemkab dan DPRD.

’’Jika penetapan APBD terlambat, honor untuk tenaga kebersihan menjadi tersendat. Bagaimana jadinya jika kebersihan di Blora ini tidak dilaksanakan, tentu akan kotor. Itu contoh kecil saja,’’ujarnya.

Sebagai Plt bupati, dia berwenang dalam pengajuan, pembahasan dan penetapan APBD.
’’Ada tiga hal yang tidak menjadi kewenangan Plt bupati ataupun nantinya penjabat (Pj) bupati. Yakni tidak boleh memutasi pegawai, tidak boleh membatalkan izin yang sudah dikeluarkan bupati sebelumnya serta tidak boleh membuat program baru di luar rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Kalau percepatan kerja dalam rangka pembangunan, tentu boleh,’’ tandasnya saat menyampaikan sambutan pisah sambut bupati. (Abdul Muiz-SMNetwork | Jo-infoblora)
Share this article :

0 komentar:

 
Powered by : Mas Kolis
Info Iklan
Copyright © 2016. infoblora.com - All Rights Reserved