Blora on News :
Home » , , » DPRD Blora Akan Setujui Anggaran Uji Materi UU Pembagian DBH Migas Blok Cepu

DPRD Blora Akan Setujui Anggaran Uji Materi UU Pembagian DBH Migas Blok Cepu

infoblora.com on Aug 25, 2015 | 12:30 AM

Siswanto, Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Blora.
BLORA. Wacana uji materi UU 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengatur pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Blok Cepu ke Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat dukungan kalangan DPRD Blora. Mereka pun siap menyetujui pengajuan anggaran yang akan dipakai untuk keperluan uji materi tersebut. 

”Kami sepakat jika Pemkab dan DPRD menganggarkan biaya operasional untuk uji materi ke MK. Dana tersebut dianggarkan dalam APBD,” ujar Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Blora Siswanto, kemarin.

Pernyataan senada dikemukakan pula Ketua DPRD Bambang Susilo. Dia menegaskan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan untuk kepentingan daerah, penganggaran dana dalam APBD untuk uji materi UU ke MK bisa dilakukan.

”Boleh dianggarkan dalam APBD. Anggaran itu kan hampir sama seperti anggaran yang digunakan Bagian Hukum Pemkab ketika melayani gugatan ke pengadilan,” tandasnya.

Menurut Siswanto, UU 33 tahun 2004 sangat tidak adil bagi Blora. Kabupaten Blora yang nyata-nyata berada dalam wilayah kerja pertambangan (WKP) minyak dan gas (migas) Blok Cepu, ternyata tidak mendapatkan dana bagi hasil (DBH) migas Blok Cepu. Sedangkan Kabupaten Bojonegoro yang juga masuk dalam WKP Blok Cepu, memperoleh DBH migas Blok Cepu ratusan miliar rupiah setiap tahun.

”Kabupaten Bojonegoro memang berhak mendapatkan DBH Blok Cepu karena pengeboran migas berada di daerah tersebut. Yang sangat tidak adil adalah kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Jatim juga mendapatkan DBH migas Blok Cepu, padahal kabupaten tersebut tidak berada dalam WKP dan bahkan jauh dari kawasan Blok Cepu,” ujarnya.

Siswanto menyadari pembagian DBH migas telah diatur dalam UU. Pemerintah pusat pun membagi DBH berdasarkan UU tersebut. ”Karena itu UU-nya harus diubah,” tegasnya.

Menurutnya, uji materi UU ke MK merupakan salah satu cara untuk bisa merubah UU selain cara lainya yakni revisi UU dilakukan oleh DPR RI. Adapun anggaran yang digunakan untuk uji materi UU ke MK bisa dimasukan ke bagian hukum setda ataupun di dinas teknis di Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

”Harusnya Pemkab yang mengusulkan anggaran tersebut. Nanti kita bahas dan disetujui oleh DPRD,” katanya.

Kepala Bagian Hukum Setda Blora, Kaidar Ali menyatakan, penganggaran dana untuk keperluan uji materi ke MK perlu kajian lebih konfrehensif. Dia menyatakan, boleh-boleh saja dananya dianggarkan dalam APBD namun harus ada keyakinan uji materi tersebut membuahkan hasil. 

”Tidak boleh spekulasi. Uji materi ke MK harus didukung data dan kajian hukum yang kuat,” katanya. 

Wacana uji materi UU 33/2004 kembali mengemuka saat rapat Tim Transparansi Pengelolaan Pendapatan Daerah Sektor Migas Blora, pekan lalu. Uji materi tersebut dinilai sebagai solusi elegan lantaran selama ini perjuangan untuk mendapatkan DBH migas Blok Cepu oleh Pemkab Blora belum membuahkan hasil. 

Perjuangan yang telah dimulai di era Bupati RM Yudhi Sancoyo itu melalui cara lobi-lobi politik ke DPR, DPD, kementerian terkait dan menggalang dukungan kepada Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM).

Wacana uji materi ke MK diperhadapkan pada masalah pembiayaan. Meski berperkara di MK tidak dipungut biaya namun untuk mendatangkan beberapa saksi ahli dan biaya operasional lainnya dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Karena itulah muncul wacana berikutnya yakni pendanaan uji materi dianggarakan dalam APBD. (Abdul Muiz-SMNetwork | Jo-infoblora)
Share this article :

0 komentar:

 
Powered by : Mas Kolis
Info Iklan
Copyright © 2016. infoblora.com - All Rights Reserved