Blora on News :
Home » , » Dana Hibah Bansos Sebesar Rp 50 Miliar Dialihkan Untuk Infrastruktur

Dana Hibah Bansos Sebesar Rp 50 Miliar Dialihkan Untuk Infrastruktur

infoblora.com on Aug 28, 2015 | 6:30 AM

Bambang Susilo, Ketua DPRD Blora.
BLORA. Dana bantuan sosial (bansos) atau hibah yang tidak kunjung bisa dicairkan, membuat Pemkab dan DPRD bersikap. Dana yang mencapai sekitar Rp 50 miliar itu dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan, gedung maupun sarana irigasi pertanian. Pemkab dan DPRD telah menyepakati pengalihan tersebut.

Kesepakatan itu masuk dalam nota kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Penghitungan Plapon Anggaran Sementara (PPAS) APBD-Perubahan 2015 yang ditandatangani di rapat paripurna DPRD, kemarin. 

‘’Pengalihan itu tidak melanggar aturan. Apalagi waktu untuk pengerjaan infrastruktur tersebut masih mencukupi. Ini nanti APBD-P 2015 akan ditetapkan September,’’ujar Ketua DPRD Bambang Susilo usai rapat paripurna, kemarin. 

Dana bansos dan hibah sebelumnya telah dianggarkan dalam APBD 2015. Jumlahnya sekitar Rp 50 miliar yang tersebar di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Namun pencairannya belum bisa dilakukan. Penyebabnya adalah banyak calon penerima bansos dan hibah belum berbadan hukum Indonesia. Aturan penerima dana hibah harus berbadan hukum Indonesia tertuang dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 298 ayat 5.

‘’Dana hibah bisa dialihkan untuk infrastruktur di APBD-P sepanjang telah tertuang dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) di Musrembang,’’ tandas Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Gunadi.

Pengalihan dana hibah ke infrastruktur itu sebelumnya menjadi perdebatan dalam pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD beberapa hari lalu. Sejumlah anggota DPRD berpendapat bahwa dalam APBD-P tidak boleh dianggarkan dana infrastruktur yang merupakan program baru. Sebab, waktu pengerjaan infrastruktur itu sangat terbatas sebelum berakhirnya tahun anggaran.

Dengan telah ditandatanganinya nota kesepakatan KUA-PPAS APBD-P 2015, berarti tinggal selangkah lagi APBD-P akan ditetapkan. Ketua DPRD H Bambang Susilo meminta para wakil rakyat bekerja keras merealisasikan penetapan APBD-P sesuai jadwal. Apalagi menurutnya, masih ada lagi pembahasan anggaran yang lebih penting dan tidak boleh terlambat. Yakni pembahasan APBD 2016.

‘’Sebelum berakhirnya tahun anggaran 2015, APBD 2016 sudah harus ditetapkan, sehingga kita perlu kerja keras,’’ tandasnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Blora Ihwan Sudrajat dalam sambutan penandatanganan nota kesempakatan berharap dalam jangka waktu 20 hari kedepan, penetapan APBD-P 2015 sudah bisa dilakukan.

‘’Paling tidak pada 18 September APBD-P sudah bisa ditetapkan. Jika bisa lebih cepat, itu lebih baik. Salah satu pesan gubernur dan itu menjadi tugas saya adalah jangan sampai penetapan APBD Blora terlambat,’’ tegasnya. (Abdul Muiz-SMNetwork | Jo-infoblora)
Share this article :

0 komentar:

 
Powered by : Mas Kolis
Info Iklan
Copyright © 2016. infoblora.com - All Rights Reserved