Blora on News :
Home » , » Masa Pendaftaran Calon Bupati dan Wabup Hanya 3 Hari, KPU Ingatkan Parpol

Masa Pendaftaran Calon Bupati dan Wabup Hanya 3 Hari, KPU Ingatkan Parpol

infoblora.com on Jul 9, 2015 | 6:10 AM

M Khamdun (kanan), Divisi Hukum Kampanye Pencalonan dan Pengawasan KPU Blora.
BLORA. Divisi Hukum, Kampanye, Pencalonan dan Pengawasan KPU Blora, M Khamdun mengingatkan kepada partai politik (Parpol) pengusung pasangan calon bupati dan calon wakil bupati (cabup-cawabup) bahwa pendaftaran pasangan cabup-cawabup hanya akan dibuka selama 3 hari,  dimulai 26 Juli dan berakhir 28 Juli mendatang.

Setiap pasangan calon yang mendaftar, harus membawa pula berkas-berkas persyaratan pendaftaran. ”Formulir pencalonan sudah kami serahkan kepada sembilan parpol yang memperoleh kursi di DPRD Blora,” ujarnya, kemarin.

Menurutnya, dalam formulir tersebut dicantumkan lengkap apa saja persyaratan yang harus dipenuhi bagi parpol ataupun pasangan calon yang akan didaftarkan. Untuk persyaratan yang belum lengkap saat mendaftar, disediakan pula waktu untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Hanya saja waktu perbaikan juga terbatas, hanya empat hari yakni 4- 7 Agustus 2015.

Padahal berkas yang diurus itu tidak hanya dari instansi di daerah, melainkan melibatkan pula lembaga di tingkat pusat di Jakarta seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ”Sebenarnya semakin cepat rekomendasi parpol turun, itu akan memudahkan pasangan calon sendiri. Mereka dan timnya bisa segera mengurus berkas-berkas persyaratan pendaftaran, karena waktu pendaftaran dan perbaikan syarat terbatas,” katanya.

Kita ketahui bersama hingga saat ini baru Nasdem yang memunculkan Djoko Nugroho - Arief Rohman sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati. Sementara parpol lainnya masih belum jelas akan mengusung siapa karena rekomendasi pencalonan dari pusat hingga kini belum turun.

M Khamdun mengemukakan, pihaknya kemarin mengundang perwakilan sembilan parpol yang memperoleh kursi di DPRD untuk hadir dalam pertemuan di KPU. Pertemuan tersebut dalam rangka bimbingan teknis (bintek) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Menurutnya, setiap pasangan calon yang mendaftar pilkada harus melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Tanda terima laporan LHKPN ke KPK tersebut dilampirkan dalam berkas saat pendaftaran. ”Kami perlu mengundang parpol-parpol karena mereka selama ini masih belum jelas apa saja yang dimasukan dalam LHKPN,” tandasnya.

Selain LHKPN, masih banyak lagi berkas persyaratan pendaftaran yang harus dipenuhi parpol maupun pasangan calon yang diusungnya. Berkas tersebut di antaranya ijazah, surat keterangan perpajakan, surat keterangan dari pengadilan negeri terkait tidak sedang dicabut hak pilihnya, SKCK dari kepolisian serta tataniaga dari instansi berwenang. (Abdul Muiz-SMNetwork | Jo-infoblora)
Share this article :

0 komentar:

 
Powered by : Mas Kolis
Info Iklan
Copyright © 2016. infoblora.com - All Rights Reserved