Blora on News :
Home » , » Sanksi Keterlambatan APBD Tak Jadi Diterapkan, Bupati dan DPRD Rapel Gaji 6 Bulan

Sanksi Keterlambatan APBD Tak Jadi Diterapkan, Bupati dan DPRD Rapel Gaji 6 Bulan

infoblora.com on Jun 18, 2015 | 12:30 AM

Bambang Susilo, Ketua DPRD Kabupaten Blora.
BLORA. Bupati, wakil bupati dan seluruh anggota DPRD Blora akhirnya bisa bernafas lega. Sanksi keterlambatan penetapan APBD 2015 berupa tidak dibayarkannya gaji selama enam bulan (Januari-Juni) ternyata belum bisa diberlakukan.

Merekapun akan menerima gaji yang dibayarkan secara rapel. Pasalnya, sejak Januari-Juni mereka belum mendapatkan gaji. Kejelasan belum bisa diberlakukannya sanksi keterlambatan penetapan APBD muncul setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengeluarkan surat bernomor 900/3150/SJ tertanggal 12 Juni 2015.

Surat yang ditujukan kepada para kepala daerah dan pimpinan DPRD itu tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Tidak Dibayarkannya Hak-hak Keuangan Kepala Daerah dan DPRD. Dalam surat yang ditandatangani Mendagri tersebut antara lain dijelaskan bahwa pengenaan sanksi berupa tidak dibayarkannya hak-hak keuangan kepala daerah, wakil kepala daerah dan anggota DPRD belum bisa dilakukan. Alasannya adalah peraturan pemerintah (PP) yang antara lain mengatur sanksi keterlambatan itu belum ada.

Kalangan DPRD Blora pun menyambut antusiasme terbitnya surat tersebut. ’’Ya memang seperti itu suratnya. Sanksi keterlambatan penetapan APBD belum bisa diberlakukan karena PP-nya belum ada,’’ ujar Ketua DPRD Bambang Susilo, kemarin.

Sekadar diketahui, sejak Januari hingga Juni, bupati, wakil bupati dan para anggota DPRD belum menerima gaji bulanan. Itu terjadi karena penetapan APBD 2015 terlambat. Sebelumnya muncul SE Mendagri nomor 903/6865/SJ. Dalam surat itu daerah diminta menetapkan APBD 2015 paling lambat 31 Desember 2014.

Jika sampai batas waktu tersebut APBD belum ditetapkan maka daerah dikenakan sanksi berupa tidak dibayarkannya hak-hak keuangan bupati, wakil bupati, pimpinan dan anggota DPRD selama enam bulan. APBD Blora 2015 ditetapkan 30 Januari 2015. Karena itu Blora mendapatkan sanksi.

Pimpinan DPRD bersama wakil bupati Blora serta sejumlah pejabat dinas terkait beberapa kali menanyakan kejelasan sanksi tersebut ke Jakarta. Mereka antara lain menemui sejumlah pejabat di kemendagri, termasuk konsultasi ke pejabat di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jateng di Semarang.

Namun dari beberapa konsultasi itu belum diperoleh kepastian. Mereka hanya diminta menunggu kejelasan dari mendagri. Sempat pula dikemukakan bahwa pencairan gaji diserahkan ke daerah masing-masing yang terkena sanksi keterlambatan penetapan APBD. Hanya saja Pemkab dan DPRD Blora tidak berani mencairkan gaji bupati dan anggota DPRD sebelum ada surat resmi dari Mendagri.

Hingga akhirnya surat dari mendagri itu muncul 12 Juni 2015. Dia menyatakan, sebagai tindak lanjut dari surat Mendagri itu, pihaknya akan segera memproses pencairan gaji para wakil rakyat. Jika prosesnya lancar, gaji bisa dibayarkan bulan ini juga. ’’Gajinya dirapel,’’katanya. Pernyataan senada dikemukakan pula Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Blora Gunadi.

Dia membenarkan surat dari Mendagri tentang hak-hak keuangan bupati dan DPRD sudah turun. Oleh karena itu menurutnya, pencairan gaji Januari hingga Juni sudah bisa dilakukan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, gaji bagi 45 anggota DPRD Blora perbulannya dianggarkan Rp 683 juta atau setiap anggota Dewan rata-rata menerima Rp 12 juta sampai Rp 15 juta/bulan. (Abdul Muiz-SMNetwork | Jo-infoblora)
Share this article :

0 komentar:

 
Powered by : Mas Kolis
Info Iklan
Copyright © 2016. infoblora.com - All Rights Reserved