PKB Tunggu Rekomendasi DPP Terkait Bakal Calon Bupati Blora 2015-2020

Abdullah Aminudin, Ketua DPC PKB Blora

BLORA. Satu calon bupati dan dua calon wakil bupati yang mendaftar penjaringan melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menjalani uji kepatutan dan kelayakan. Namun, hingga kini belum jelas siapa yang bakal mengantongi rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB.

Selain itu, belum ditentukan pula apakah rekomendasi itu akan muncul sebelumnya terbentuknya koalisi partai politik (parpol) ataukah koalisi terlebih dahulu baru kemudian terbit surat rekomendasi. 

Pada Pemilu Legislatif 2014, PKB hanya memperoleh lima kursi di DPRD. Untuk bisa mengusung pasangan calon dalam Pilkada Blora, 9 Desember, PKB harus berkoalisi dengan parpol lainnya. Sebab, syarat parpol atau gabungan parpol yang berhak mengusung pasangan calon sendiri adalah minimal meraih sembilan kursi di DPRD.

’’Kami belum mendapatkan kejelasan dari DPP, apakah koalisi parpol dibentuk dulu sebelum turun rekomendasi bakal calon yang diusung PKB ataukah sebaliknya,’’ujar Ketua PKB Abdullah Aminudin, kemarin.

Dia menegaskan, ada beberapa pertimbangan dalam pembentukan koalisi parpol kelak. Di antaranya, koalisi parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akan lebih diutamakan. Sekadar diketahui KIH terdiri atas PDI Perjuangan, PKB, Partai NasDem, Partai Hanura.

Selain itu, pertimbangan lainnya adalah adanya kesamaan bakal calon bupati dan calon wakil bupati yang akan diusung. ’’Dua pertimbangan itulah yang akan kami ke depankan,’’tandasnya. 

Hingga saat ini baru satu partai yang telah memberikan dukungan kepada bupati incumbent Djoko Nugroho. Partai tersebut adalah Nasional Demokrat (Nasdem).

Abdullah Aminudin yang juga wakil ketua DPRD Blora mengungkapkan, uji kepatutan dan kelayakan calon telah dilaksanakan di DPP PKB di Jakarta pada Mei lalu. Calon bupati Djoko Nugroho dan dua calon wakil bupati yakni Abdullah Aminudin dan Arief Rohman telah menjalani fit and proper test tersebut.

Hanya saja sejauh ini, kata dia, belum ditentukan kapan rekomendasi DPP akan keluar. Selain itu, belum diketahui pula apakah akan ada lagi proses selanjutnya sebelum keluar rekomendasi DPP, misalnya survei calon. Sebagai salah satu calon wakil bupati yang mengikuti penjaringan lewat PKB, Aminudin pun menyerahkan keputusan akhir kepada DPP. (Abdul Muiz-SMNetwork | Jo-infoblora)