Blora on News :
Home » , » Percepat Pembahasan, DPRD Blora Targetkan APBD 2016 Disahkan November 2015

Percepat Pembahasan, DPRD Blora Targetkan APBD 2016 Disahkan November 2015

infoblora.com on Jun 13, 2015 | 1:30 AM

Bupati Djoko Nugroho (kiri) menyerahkan dokumen KUA-PPAS APBD 2016 kepada Ketua DPRD Blora Bambang Susilo
didampingi wakil Ketua DPRD Abdullah Aminudin dan HM.Dasum.
BLORA. Para wakil rakyat di DPRD Blora menghendaki penetapan APBD 2016 bisa dilakukan sesuai waktu yang ditentukan. Mereka tidak ingin keterlambatan penetapan APBD 2015 terulang lagi kali ini. Oleh karena itu, anggota DPRD hasil pemilu legislatif 2014 tersebut meminta pemkab menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan rencana APBD 2016 untuk bisa segera dibahas.

Keinginan itupun dipenuhi pemkab. Bupati Djoko Nugroho menyampaikan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD 2016 kepada DPRD dalam rapat paripurna Dewan, Kamis (11/6) sore lalu. KUA-PPAS merupakan dokumen awal pembahasan APBD.

Penyampaian dokumen itu bersamaan dengan penyerahan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2014. ’’Kami segera menyusun jadwal untuk membahas dokumen-dokumen yang disampaikan ke DPRD,’’ ujar Ketua DPRD Bambang Susilo, kemarin.

Khusus untuk APBD 2016, ia yang juga ketua Partai Demokrat Blora memberi garansi penetapannya tidak akan terlambat. Bahkan dia telah berencana akan menetapkan APBD 2016 pada bulan November 2015. ’’Ini menjadi salah satu prioritas kami,’’tandasnya.

Setiap tahun, batas akhir penetapan APBD adalah 30 Desember tahun sebelumnya. Contoh, penetapan APBD 2015 paling lambat 30 Desember 2014. Sehingga saat dimulainya tahun anggaran 2015 pada 1 Januari 2015, APBD-nya pun sudah menggunakan APBD 2015.

Selama ini penetapan APBD di Blora selalu telat, rata-rata pada bulan April-Juni. Anggota DPRD Blora periode 2014- 2019 telah berupaya melakukan percepatan penetapan APBD 2015. Meski akhirnya APBD bisa ditetapkan 30 Januari 2015, namun penetapan itupun tergolong terlambat.

Para wakil rakyat pun harus menerima konsekuensi mendapat sanksi dari kementerian dalam negeri (kemendagri) antara lain berupa tidak dibayarkannya gaji selama enam bulan (Januari-Juni 2015). 

’’Kami menargetkan penetapan APBD 2016 tidak terlambat. Bukan karena semata tidak ingin mendapatkan sanksi lagi, namun lebih pada keinginan segera melaksanakan program- program pembangunan dari dana yang dianggarkan dalam APBD,’’ tandas Bambang Susilo. 

Keinginan penetapan APBD tidak terlambat dikemukakan pula Bupati Djoko Nugroho. Dia menuturkan penetapan APBD tepat waktu akan lebih menjamin terlaksananya semua program pembangunan yang dananya telah dianggarkan dalam APBD.


’’Tentu saja kita semua berupaya agar penetapan APBD 2016 tidak mengalami keterlambatan,’’tegasnya. 

Sementara itu, Bupati dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD 2014 menyatakan, di tahun anggaran 2014 Pemkab Blora telah merealisasikan pendapatan daerah sebesar Rp 1,5 triliun atau 102,80 %. (Abdul Muiz-SMNetwork | Jo-infoblora)
Share this article :

0 komentar:

 
Powered by : Mas Kolis
Info Iklan
Copyright © 2016. infoblora.com - All Rights Reserved