Blora on News :
Home » , » Penolakan Pertamina Terhadap Izin Pengelolaan Sumur Minyak Tua Disorot

Penolakan Pertamina Terhadap Izin Pengelolaan Sumur Minyak Tua Disorot

infoblora.com on Jun 10, 2015 | 2:00 AM

Salah satu sumur minyak tua di Desa Ledok Kecamatan Sambong, yang saat ini sedang ramai diperbincangkan terkait hak pengelolaannya.
BLORA. Pengajuan izin pengelolaan sumur minyak tua yang diajukan Pemkab Blora kepada Pertamina belum lama ini ternyata ditolak pihak Pertamina. Menanggapi hal tersebut, Forum Peduli Blora Sejahtera (Forpbes) bersama sejumlah warga menyerukan penolakan terhadap kebijakan Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP) yang menolak permohonan izin pengelolaan 282 sumur minyak tua eks Kokaptraya.

Bahkan mereka mempertanyakan kerja Pemkab Blora dan BUMD PT Blora Patra Energi (BPE) yang mengajukan permohonan izin tersebut namun ditolak oleh Pertamina EP. ”Pemkab dalam hal ini Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan PT BPE harus bertanggung jawab, mengapa sampai permohonan yang diajukan ditolak Pertamina EP. Ini harus dicari masalahnya mengapa ditolak,” ujar Bagong Suwarsono saat seminar sehari bertajuk Pengelolaan Migas dan Mineral Lainnya untuk Peningkatan Perekonomian Masyarakat Blora Berbasis Kearifan Lokal, di gedung Sasana Bakti, kemarin.

Seminar yang digelar Forpbes itu menghadirkan sejumlah pemateri. Di antaranya Effendi T Siregar (Dewan Pakar Asosiasi Daerah Penghasil Migas), Abdul Muthalib Masdar (General Manajer PHE Randugunting), Sutarwi (Widya Iswara Badan Diklat) dan Setyo Edy (kepala Dinas ESDM). Adapun moderator dalam seminar tersebut adalah staf ahli bupati, Adi Purwanto yang juga pernah menjabat kepala Dinas ESDM Blora.

Bagong Suwarsono sebenarnya mengapresiasi upaya Pemkab dan PT BPE yang mengajukan permohonan izin pengelolaan 282 sumur minyak tua eks Koperasi Karyawan Pertamina Patra Karya (Kokaptraya) Pertamina EP Cepu, sejak 4 Mei 2012. Namun upaya tersebut dinilai tidak maksimal. Terbukti permohonan izin itu ditolak Pertamina EP. 

”Ini sangat ironis. Pertamina EP dulu memberikan izin pengelolaan kepada Kokaptraya. Kemudian katanya dalam masa transisi, pengelolaan sumur tersebut dikerjasamakan dengan UPN Veteran Yogyakarta. Nah ketika BUMD Blora mengajukan izin, kenapa ditolak.
Selaku warga Blora apa kita ini tidak gregeten. Penolakan oleh Pertamina EPitu harus ditolak,” tegas Bagong yang juga pengurus salah satu partai politik (parpol) di Blora.

Pernyataan senada dikemukakan Koordinator Forbes Roy Kurniadi. Menurutnya, surat penolakan Pertamina EP itu patut dipertanyakan. Sebab, surat itu tanpa disertai stempel Pertamina EP dan ditandatangani bukan pejabat definitif. ”Kami mempertanyakan keabsahan surat tersebut,” ujarnya. 

Penolakan oleh Pertamina EP tertuang dalam surat yang ditandatangani Pj President Director Pertamina EP Rony Gunawan yang ditujukan kepada direktur PT BPH. Surat tersebut tertanggal 18 Mei 2015 bernomor 491/EP0000/2015-S1 perihal Rencana Pengelolaan Sumur Eks- Kokaptraya. Permohonan pengusahaan minyak bumi pada sumur-sumur eks-Kokaptraya oleh PT BPE itupun tidak dapat diproses lebih lanjut.

Kabar yang santer beredar, sumur-sumur yang terletak di lapangan Ledok Kecamatan Sambong dan lapangan Semanggi Kecamatan Jepon tersebut nantinya akan diswakelola oleh Pertamina EP dengan kelompok masyarakat (paguyuban) setelah kontrak kerja sama pengelolaan dengan UPN Veteran habis pada akhir Juni 2015.

Kepala Dinas ESDM Blora, Setyo Edy menuturkan, salah satu alasan mengapa permohonan izin ditolak karena Blora tidak mempunyai dukungan politik yang kuat di tingkat pusat.
”Bukan rahasia lagi, partai-partai politik turut andil mempengaruhi kebijakan pengelolaan migas di Indonesia,” tegasnya. 

Dia meminta, elemen masyarakat di Blora tidak agresif menyikapi penolakan tersebut.
”Tidak perlu demo. Sebaiknya kebijakan itu disomasi saja,” ujarnya. 

Direktur Utama PT BPE Christian Prasetya menyatakan, pihaknya sudah berupaya maksimal memperjuangkan izin pengelolaan sumur-sumur eks Kokaptraya. ”Kami sudah mengajukan permohonan izin sejak lama, 4 Mei 2012. Namun hasilnya memang tidak sesuai harapan,” tandasnya.

Adapun General Manajer Pertamina Hulu Energi (PHE) Randugunting Abdul Mutholib Masdar mengemukakan, pihaknya tidak pada posisi mengomentari apakah surat Pertamina EP tersebut sah.

Namun menurutnya, dalam industri migas, surat tanpa disertai stempel perusahaan sudah biasa dipraktikan. ”Bahkan surat melalui email itu juga sudah biasa. Nanti akan kami sampaikan ke Pak Rony Gunawan. Beliau saat ini menjabat President Director Pertamina EP,”ujarnya. (Abdul Muiz-SMNetwork | Jo-infoblora)
Share this article :

0 komentar:

 
Powered by : Mas Kolis
Info Iklan
Copyright © 2016. infoblora.com - All Rights Reserved