Blora on News :
Home » , » Forbes Tolak Pengelolaan 282 Sumur Minyak Tua di Blora Oleh Paguyuban Penambang

Forbes Tolak Pengelolaan 282 Sumur Minyak Tua di Blora Oleh Paguyuban Penambang

infoblora.com on Jun 4, 2015 | 12:30 AM

Pengelolaan s282 sumur minyak tua eks Kokaptraya kembali tuai polemik. Kini tersiar kabar sumur peninggalan Belanda tersebut akan dikelola paguyuban penambang.
BLORA. Upaya Pemkab Blora untuk mendapatkan izin pengelolaan 282 sumur minyak tua eks Kokaptraya tampaknya tidak membuahkan hasil. Ratusan sumur di area Ledok dan Semanggi tersebut dikabarkan akan dikelola oleh paguyuban penambang setelah berakhirnya kontrak pengelolaan LPPM UPN Veteran Yogyakarta, akhir Juni 2015. 

Kabar itupun membuat Forum Peduli Blora Sejahtera (Forbes) bersikap. Forum yang terdiri atas sejumlah LSM itu menyatakan penolakannya jika sumur minyak tua yang pernah dikelola Koperasi Karyawan Pertamina Patra Karya (Kokaptraya) Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP) Cepu tersebut akan dikelola paguyuban penambang.

Koordinator Forbes Roy Kurniadi mengemukakan, wacana pengelolaan sumur tua di kawasan Ledok, Semanggi, Kawengan dan Banyuasin oleh paguyuban penambang perlu pengkajian lebih mendalam.

Menurutnya, hingga saat ini Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumur Minyak Tua masih berlaku. Berdasarkan permen tersebut, yang berhak mengelola sumur minyak tua adalah BUMD dan KUD. Dikemukakannya, Pemkab Blora melalui BUMD PT Blora Patra Energi (BPE) maupun beberapa KUD sudah dua tahun lebih mengurus izin pengelolaan sumur-sumur minyak tua.

Namun hingga kini izin tersebut belum disetujui oleh pemerintah pusat. ’’Justru sekarang muncul wacana pengelolaan sumur tua akan diberikan ke paguyuban penambang. Apakah itu adil dan sesuai Permen Nomor 01 Tahun 2008,’’tegasnya, kemarin.

Dari informasi yang diterimanya, Roy Kurniadi menduga, penunjukan paguyuban penambang sebagai pengelola itu justru dilakukan oleh Pertamina. Dia menilai penunjukan tersebut tanpa memperhatikan hak dan wewenang daerah dalam kerangka pembangunan otonomi daerah untuk mengembangkan potensi masing-masing daerah.
’’Sejak dulu hingga saat ini Blora tidak mendapatkan apa-apa,’’ujarnya. 

Dia menegaskan, pengelolaan sumur minyak tua yang nantinya akan diserahkan oleh Pertamina kepada paguyuban penambang adalah melanggar Permen 01 Tahun 2008 yang nyata-nyatanya belum dicabut. ’’Haruskah kita membiarkan ini terjadi? Haruskah Blora tertipu lagi?’’katanya. 

Dia mengajak, semua elemen masyarakat Blora berjuang bersama untuk menegakan Permen 01 Tahun 2008. ’’Kembalikan pengelolaan sumur minyak tua kepada BUMD dan KUD,’’tandasnya.

Sementara itu, dikomfirmasi terpisah, Humas Pertamina Eksplorasi dan Produksi Asset 4 Cepu, Sigit Dwi Aryono menyatakan, wacana pengelolaan sumur minyak tua melalui perjanjian swakelola dengan kelompok masyarakat (paguyuban) didasarkan pada Pedoman Tata Kerja (PTK) 007 Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). 

’’Karena sumur-sumur di areal tersebut (eks Kokaptraya-red) tidak termasuk dalam kategori sumur tua sebagaimana Permen Nomor 1 Tahun 2008,’’tegasnya. (Abdul Muiz-SMNetwork | Jo-infoblora)
Share this article :

0 komentar:

 
Powered by : Mas Kolis
Info Iklan
Copyright © 2016. infoblora.com - All Rights Reserved