Blora on News :
Home » , » DPRD Keluarkan 3 Rekomendasi Terkait Penertiban Kafe dan Karaoke di Blora

DPRD Keluarkan 3 Rekomendasi Terkait Penertiban Kafe dan Karaoke di Blora

infoblora.com on Jun 29, 2015 | 3:30 AM

Komisi A DPRD Blora bersama Ketua DPRD menggelar audiensi tentang masalah penertiban kafe dan karaoke
dengan sejumlah tokoh masyarakat, LSM dan pengusaha.
BLORA. DPRD Blora mengeluarkan sejumlah rekomendasi terkait penataan kafe dan karaoke. Rekomendasi itu muncul setelah sejumlah pihak melakukan pengaduan dan DPRD membahas laporan tersebut.

’’Ada tiga poin rekomendasi kami. Pertama, bupati agar lebih serius menangangi pendapatan asli daerah dari sektor pajak hiburan. Proses izin pendirian tempat hiburan malam kafe dan karaoke mohon diperhatikan. Dan yang ketiga adalah tempat hiburan harus patuh pada ketentuan yang berlaku,’’ujar Ketua DPRD, Bambang Susilo, kemarin.

Poin pertama rekomendasi muncul setelah melihat kenyataan pajak hiburan sangat minim. Pada 2014, pajak hiburan yang disetor kafe dan karaoke hanya sekitar Rp 60 juta. Padahal jumlah tempat hiburan malam di Blora mencapai sekitar 200. Namun dari jumlah itu, baru 10 yang mengantongi izin. Dan dari 10 kafe dan karaoke yang berizin, baru tiga saja yang menyetor PAD pajak hiburan kepada Pemkab.

’’Ini sangat ironis. Sudah keberadaannya lebih banyak mudharatnya (kejelekan-red), ditambah lagi tidak bayar pajak,’’ tandas Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) DPRD, Jariman. 

Poin pertama dari rekomendasi itu terkait pula dengan poin ketiga yakni tentang taat pada ketentuan yang berlaku. ’’Jika tidak patuh, izin akan ditinjau kembali,’’ kata Bambang Susilo.

Sementara bagi kafe dan karaoke yang tidak berizin, Pemkab pun diminta tegas. Kafe dan karaoke tidak berizin itu harus ditutup. Adapun poin kedua rekomendasi yakni tentang proses izin pendirian kafe dan karaoke muncul karena ada dugaan ketidakberesan dalam persyaratan permohonan izin.

Dicontohkan, ada sebagian masyarakat di sekitar tempat hiburan yang tidak setuju didirikannya tempat hiburan tersebut. Namun pemrakarsa kafe dan karaoke menyatakan seolah-olah semua persyaratan telah terpenuhi termasuk tidak ada lagi elemen masyarakat yang tidak setuju.

Karena persyaratan telah terpenuhi, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) memprosesnya hingga terbit izin yang diinginkan pemrakarsa kafe dan karaoke. ’’Kami ingin Pemkab meninjau kembali terbitnya izin lingkungan. Sebab, patut diduga ada kebohongan dalam proses pengajuan izin. Masih ada masyarakat yang tidak setuju berdirinya kafe dan karaoke namun dinyatakan telah setuju semua,’’ ujar Ketua Komisi A Siti Nur Chanifah. (Abdul Muiz-SMNetwork | Jo-infoblora)
Share this article :

0 komentar:

 
Powered by : Mas Kolis
Info Iklan
Copyright © 2016. infoblora.com - All Rights Reserved