Blora on News :
Home » , » Aksi Tuntutan Pengelolaan Sumur Minyak Tua Oleh Daerah Tidak Bermuatan Politis

Aksi Tuntutan Pengelolaan Sumur Minyak Tua Oleh Daerah Tidak Bermuatan Politis

infoblora.com on Jun 26, 2015 | 1:30 AM

Spanduk penegasan perjuangan pengelolaan sumur minyak tua untuk kesejahteraan Blora, oleh Forpbes dipasang
di perempatan Grojogan Jl.Pemuda kemarin.
BLORA. Forum Peduli Blora Sejahtera (Forpbes) menegaskan perjuangannya selama ini terkait hak daerah dalam pengelolaan sumur minyak tua tidak ada muatan politis.
‘’Ini murni untuk kepentingan daerah Blora. Tidak ada motif politik apapun,’’ ujar Roy Kurniadi, koordinator Forpbes, Kamis (25/6) kemarin.

Penegasan itu dikemukakannya dalam aksi yang digelar di perempatan jalan Pemuda Blora. Dalam aksi tersebut, sejumlah aktivis Forpbes membagikan selebaran kepada para pengguna jalan. Selebaran berisi petisi penyelamatan sumur minyak tua di Blora untuk kesejahteraan masyarakat Blora.

Petisi dikeluarkan sebagai respon atas kebijakan Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP) yang menolak permohonan izin pengelolaan 282 sumur minyak tua yang diajukan BUMD PT Blora Patra Energi (BPE). Pertamina justru akan menyerahkan pengelolan sumur itu pada paguyuban penambang.

Selain menolak keputusan Pertamina EP, Forpbes juga menghendaki segera dibentuk tim verifikasi dan validasi data sumur minyak tua peninggalan Belanda (Dibor sebelum tahun 1970) dengan sumur-sumur yang diusahakan Pertamina (sumur existing).

Selain itu mendorong reformasi manajamen pengelolaan migas agar lebih transparan, profesional dan akuntabel, mendorong reformasi penempatan direksi BUMD secara terbuka dan mendorong pengawasan dan pendampingan usaha pengelolaan migas dalam setiap tahapannya.

Forpbes juga mendorong penyusunan perda migas dan konten lokal dan menciptakan suasana kondusif dan nyaman bagi iklim investasi dengan berbasis kearifan lokal.
‘’Jangan sampai Blora tertipu lagi. Ini sangat ironis. Selama ini Blora hanya menjadi kota terdampak dari kegiatan penambangan migas akibat dari tata kelola yang  tidak benar. Pengelolaan sumur tua adalah hak BUMD dan KUD,’’ tegas Roy Kurniadi. (abdul Muiz-SMNetwork | Jo-infoblora)
Share this article :

0 komentar:

 
Powered by : Mas Kolis
Info Iklan
Copyright © 2016. infoblora.com - All Rights Reserved