Blora on News :
Home » , » Terkait Pencairan Gaji Januari-Mei, DPRD Blora Akan Konsultasi ke BPK

Terkait Pencairan Gaji Januari-Mei, DPRD Blora Akan Konsultasi ke BPK

infoblora.com on May 28, 2015 | 1:30 AM

Bambang Susilo, Ketua DPRD Kabupaten Blora.
BLORA. DPRD Blora masih akan mengonsultasikan rencana pencairan rapelan gaji ke sejumlah pihak. Kemarin, perwakilan DPRD menghadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jateng di Semarang. DPRD juga berencana mengonsultasikan pembayaran gaji Januari- Mei tersebut ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

’’Konsultasi ke BPK RI Perwakilan Jateng di Semarang lebih pada hal yang terkait dengan sisi hukum. Kami pun akan tetap mengonsultasikan pembayaran gaji itu ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),’’ ujar Ketua DPRD Bambang Susilo, kemarin. 

DPRD Blora sebelumnya berkeinginan agar gaji bagi para wakil rakyat selama Januari hingga Mei dibayarkan. Namun, sebelum rencana tersebut direalisasikan, DPRD bersama Pemkab melakukan pembahasan di gedung DPRD, Selasa (26/5). Hanya saja dalam pembahasan itu belum ada keputusan apapun. ’’Masih akan dikonsultasikan ke BPK,’’ ujar Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda), Sutikno Slamet usai rapat dengan DPRD.

Bambang Susilo mengemukakan, dirinya sebenarnya mendapat undangan dari BPK RI Jateng untuk menghadiri penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan APBD Blora 2014, kemarin. Namun, karena ada acara lainnya di Blora, dia menugaskan Wakil Ketua DPRD Abdullah Aminudin untuk hadir di acara BPK tersebut.

’’Sekaligus kami tugaskan untuk berkonsultasi terkait rencana pembayaran rapelan gaji DPRD,’’ tandasnya. 

Apa pun hasil dari konsultasi itu, dia menegaskan, akan melaksanakannya. Hanya saja, pihaknya juga akan tetap berkonsultasi dengan Kemendagri. Dia optimistis pembayaran gaji akan bisa dilakukan. ’’Sampai saat ini kan belum ada peraturan tentang pemberian sanksi karena keterlambatan penetapan APBD,’’tegasnya. 

Sekadar diketahui, hingga saat ini 45 orang anggota DPRD belum mendapatkan gaji. Itu terjadi karena Blora mendapatkan sanksi dari mendagri lantaran terlambat dalam menetapkan APBD 2015. Mendagri memerintahkan penetapan APBD 2015 paling lambat 31 Desember 2014.

Namun penetapan APBD 2015 di Blora dilakukan 30 Januari 2015. Selain Blora- sanksi berupa tidak dibayarkannya gaji selama enam bulan (Januari-Juni) bagi para anggota DPRD, bupati dan wakil bupati- dijatuhkan pula kepada sejumlah daerah di Indonesia yang terlambat menetapkan APBD.


Hanya saja, beberapa daerah yang mendapatkan sanksi tersebut telah mencairkan gaji bagi para anggota DPRD di daerahnya. Di Blora, anggaran gaji bagi seluruh anggota DPRD perbulannya mencapai Rp 683 juta. DPRD bersama Pemkab Blora beberapa kali mengonsultasikan kejelasan sanksi itu ke Kemendagri, namun belum ada hasilnya. (Abdul Muiz-SMNetwork | Jo-infoblora)
Share this article :

0 komentar:

 
Powered by : Mas Kolis
Info Iklan
Copyright © 2016. infoblora.com - All Rights Reserved