Blora on News :
Home » , » Public Hearing, Warga Dukung Raperda Pelarangan Miras Beralkohol Hingga 0 Persen

Public Hearing, Warga Dukung Raperda Pelarangan Miras Beralkohol Hingga 0 Persen

infoblora.com on May 15, 2015 | 2:00 AM

DPRD Kabupaten Blora gelar public hearing raperda pelarangan miras beralkohol hingga 0 persen dan disambut baik oleh masyarakat. (foto-ilustrasi)
BLORA. Warga Kecamatan Cepu dan sekitarnya mendukung wacana rancangan peraturan daerah (ranperda) yang akan mengatur pelarangan pembuatan, peredaran dan pengonsumsian minuman beralkohol di Kabupaten Blora.

Antusiasme itu terungkap dalam public hearing yang digelar DPRD Blora di pendapa Kecamatan Cepu, Rabu (13/5). Acara itu dalam rangka menjaring saran, masukan dan pendapat masyarakat terkait penyusunan ranperda pengendalian minuman keras (miras) di Blora.

Acara yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Abdullah Aminudin tersebut diperuntukan bagi masyarakat di daerah pemilihan (dapil) dua Blora yang meliputi Kecamatan Cepu, Sambong dan Kecamatan Kedungtuban. 

’’Banyak saran dan masukan yang disampaikan warga. Salah satunya mendukung wacana nol persen peredaran miras di Blora,’’ ujar Sholichan Mochtar, moderator dalam acara itu. 

Dukungan tersebut seperti yang disampaikan Sugeng Priyanto dari Ansor dan Syaiful Hambali, salah seorang tokoh masyarakat. Keduanya meminta sanksi tegas diatur pula dalam ranperda yang tengah disusun DPRD tersebut.

’’Kami dukung sepenuhnya perda pengendalian dan pengawasn miras ini,’’kata Sugeng. 

Solichan Mochtar, yang juga sekretaris Kecamatan Cepu menuturkan, Cepu ditunjuk sebagai tempat pertama pelaksanaan acara itu adalah keputusan tepat. Menurutnya, minuman beralkohol adalah permasalahan yang kompleks.

Baik minuman beralkohol produksi pabrikan yang diperbolehkan dijual di tempat tertentu sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, maupun minuman beralkohol yang diproduksi sendiri oleh wargan dan bahkan miras oplosan.

’’Cepu adalah kota kecamatan yang tumbuh pesat. Kota yang sedang tumbuh ini perlu dijadikan test case atau uji public proses pembuatan regulasi dan persiapan pelaksanaan pengendalian serta pengawasan minuman beralkohol,’’ujarnya. 

Fraksi-fraksi di DPRD Blora sebelumnya melontarkan wacana pelarangan peredaran miras di Kabupaten Blora. Pelarangan yang dimaksud adalah menyangkut pula pembuatan dan pengonsumsian miras. Muncul wacana juga pemberian sanksi tak hanya bagi pembuat dan pengedar, melainkan juga bagi pengonsumsi (peminum-red) miras. 

Namun pelarangan penjualan miras dikecualikan bagi tempat-tempat yang diperbolehkan menjualnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

’’Setelah mendengar saran dan masukan masyarakat, kami semakin bersemangat untuk mengatur pengendalian miras di Blora secara konfrehensif,’’ ujar Siswanto, ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Blora. 

Dia mengungkapkan, setelah di Cepu, acara serupa akan dilanjutkan di dapil I di Kecamatan Jepon. Berikutnya di dapil III, IV dan Vyakni dipusatkan di Kecamatan Tunjungan, Japah dan Kecamatan Randublatung.

’’Jadwalnya sudah dibuat, tinggal pelaksanaannya saja,’’ tandas Siswanto yang juga wakil ketua AMPI Jateng. 

Selain diikuti tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pelaku usaha, acara itu menghadirkan pihak-pihak yang berkompeten. Di antaranya dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Jateng serta Kanwil Kementerian Humum dan HAM wilayah Jateng. Selain itu juga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. Dari kalangan DPRD, selain anggota Banleg, public hearing itu dihadiri pula seluruh anggota DPRD dari dapil setempat. (abdul muiz-SMNetwork | Jo-infoblora)
Share this article :

0 komentar:

 
Powered by : Mas Kolis
Info Iklan
Copyright © 2016. infoblora.com - All Rights Reserved