Blora on News :
Home » , » Anggota DPRD Kabupaten Blora Akan Cairkan Gaji Rapelan Januari-Mei

Anggota DPRD Kabupaten Blora Akan Cairkan Gaji Rapelan Januari-Mei

infoblora.com on May 26, 2015 | 2:30 AM

Sejak terlambat mengesahkan APBD Januari lalu hingga kini DPRD Blora belum terima gaji. Akhir-akhir ini tersiar kabar
bahwa gaji tersebut akan dicairkan.
BLORA. Setelah beberapa kali melakukan konsultasi dengan pejabat di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), DPRD Blora berencana mencairkan gaji bagi pimpinan dan anggotanya. Namun belum bisa dipastikan kapan rapelan gaji (Januari-Mei) itu akan dibayarkan. Sebab, DPRD masih akan berkomunikasi lagi dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kemendagri.

Sekadar diketahui, hingga saat ini pimpinan dan anggota DPRD Blora belum menerima gaji. Itu terjadi karena Menteri Dalam Negeri (mendagri) memberikan sanksi lantaran Blora terlambat dalam menetapkan APBD 2015. APBD ditetapkan 30 Januari 2015. Padahal mendagri telah memberi batas waktu penetapan APBD 2015 paling akhir 31 Desember 2014.

Selain para wakil rakyat, hukuman tersebut dijatuhkan pula kepada bupati dan wakil bupati Blora. Tak hanya Blora, sejumlah kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia juga mendapat hukuman serupa karena terlambat menetapkan APBD.

Menyikapi sanksi tersebut, pimpinan DPRD didampingi wakil bupati (wabup) dan sejumlah pejabat di Pemkab Blora beberapa kali pernah ke Jakarta guna berkonsultasi dengan sejumlah pejabat di Kemendagri.

’’Hingga saat inipun kami masih sering komunikasi dengan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri,’’ ujar Ketua DPRD, Bambang Susilo, kemarin. 

Dia lantas menunjukkan SMS dengan pejabat tersebut. Dalam SMS itu antara lain disebutkan kajian hukum tentang sanksi keterlambatan penetapan APBD sudah disampaikan ke Mendagri. ’’Sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang sanksi keterlambatan penetapan APBD,’’tandasnya.

Dia mengungkapkan, dari beberapa kali konsultasi tersebut dinyatakan pembayaran gaji anggota DPRD di daerah yang terlambat menetapkan APBD, kebijakannya diserahkan ke daerah masing-masing.

Sepengetahuannya, beberapa daerah yang sebelumnya mendapatkan sanksi ternyata telah mencairkan gaji para anggota Dewan di daerahnya. ’’Blora juga berencana mencairkan gaji tersebut,’’tandasnya.

Dia menegaskan, telah siap dengan konsekuensi hukum jika di kemudian hari pembayaran gaji tersebut ternyata bermasalah. Hanya saja dia menyakini pembayaran gaji itu tidak melanggar hukum. ’’Sampai saat ini aturan hukumnya berupa PP belum ada,’’ ujarnya. (Abdul Muiz-SMNetwork | Jo-infoblora)
Share this article :

0 komentar:

 
Powered by : Mas Kolis
Info Iklan
Copyright © 2016. infoblora.com - All Rights Reserved