Blora on News :
Home » , » Perlu Tambahan Anggaran Rp 16 Miliar dalam APBD Perubahan Untuk Pilkada 2015

Perlu Tambahan Anggaran Rp 16 Miliar dalam APBD Perubahan Untuk Pilkada 2015

infoblora.com on Apr 17, 2015 | 1:00 AM

Para komisioner KPU Kabupaten Blora mengkalkulasi kebutuhan anggaran Pilkada 2015. Mereka membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 16 miliar, sehingga meminta TAPD dan DPRD menganggarkan dalam APBD Perubahan 2015.
BLORA. Upaya untuk mendapatkan tambahan dana penyelenggaraan pilkada terus dilakukan KPU Blora. Usai melakukan paparan di hadapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), KPU juga menyampaikan kebutuhan anggaran itu ke DPRD melalui Komisi A.

‘’Intinya sama. Yang kami paparkan di hadapan TAPD juga kami sampaikan ke DPRD,’’ ujar Ketua KPU Blora, Arifin, kemarin. 

Dia berharap, Pemkab dan DPRD menganggarkan tambahan dana untuk menutup kekurangan dana penyelenggaraan pilkada dalam APBD Perubahan 2015.

‘’Kami belum tahu kapan akan dilakukan APBD Perubahan 2015. Tapi yang penting ada kepastian dianggarkan dulu,’’tandasnya. 

Pada APBD 2015, Pemkab bersama DPRD sepakat menyetujui anggaran penyelenggaraan pilkada oleh KPU sebesar Rp 11 miliar. Sedangkan anggaran untuk Panwas Rp 1,5 miliar.

Seiring munculnya sejumlah aturan baru yang terkait dengan pilkada, dana yang telah dianggarkan itupun oleh KPU maupun Panwas dinilai masih kurang. ‘’KPU meminta tambahan alokasi dana sebesar Rp 16 miliar, sehingga jumlah total kebutuhan anggaran KPU sebesar Rp 27 miliar,’’katanya.

Menurut Arifin, tambahan anggaran itu antara lain akan diperuntukan bagi pembiayaan kampanye. Selain itu juga untuk anggaran sekretariat panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat desa. 

‘’Pada pemilu sebelumnya, sekretariat PPS itu tidak ada. Namun sekarang berdasarkan aturan yang baru, sekretariat PPS harus dibuat. Tentunya pembiayaan operasional kesekretariatan PPS juga harus dianggarkan. Demikian juga dengan kampanye. Kampanye dalam pilkada dibiayai oleh negara dalam hal ini KPU,’’katanya. 

Sementara itu, Ninik Idhayanti, salah seorang anggota Panwas Pilkada menyatakan, kebutuhan anggaran sebesar Rp 7,68 miliar. Namun yang sudah dianggarkan dalam APBD baru sebesar Rp 1,5 miliar. Tambahan kebutuhan anggaran antara lain akan dipakai untuk honor pengawas di setiap tempat pemungutan suara (TPS) dan panitia pengawas lapangan (PPL).

‘’Kami sudah paparkan kebutuhan anggaran Panwas kepada TAPD. Tapi pengajuan anggaran sebesar itu disuruh break downyang Rp 1,5 miliar dulu, dan diminta membuat rencana sampai Desember dulu,’’katanya. 

Menurut dia, penyusunan anggaran dengan menggunakan nomenklatur dari Bawaslu dan dengan indeks Blora. Adapun masa kerja Panwas Kabupaten selama 10 bulan yakni Mei 2015 hingga Februari 2016, Panwas Kecamatan selama sembilan bulan, PPL 8 bulan dan pengawas TPS sebulan. 

Menanggapi pengajuan anggaran pilkada tersebut, Komisi A bisa memahami. Namun, keputusan lebih lanjut akan dibawa ke pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) dan pimpinan DPRD. ‘’Ini kepentingan bersama. Jadi, sebelum 19 April harus clear angkanya,’’ ujar Siswanto, salah seorang anggota Komisi A DPRD. 

Dia mengungkapkan, untuk saat ini baru KPU yang mengomunikasikan kebutuhan anggaran ke Komisi A, sedangkan Panwas belum menyampaikannya. (Abdul Muiz-SMNetwork | Jo-infoblora)
Share this article :

0 komentar:

 
Powered by : Mas Kolis
Info Iklan
Copyright © 2016. infoblora.com - All Rights Reserved