Blora on News :
Home » , » Meski Sudah 4 Bulan Belum Gajian, DPRD Blora Optimis Gaji Kelak Akan Dibayarkan

Meski Sudah 4 Bulan Belum Gajian, DPRD Blora Optimis Gaji Kelak Akan Dibayarkan

infoblora.com on Apr 10, 2015 | 4:00 AM

Penandatanganan pengesahan APBD 2015 yang terlambat pada Januari lalu berakibat belum digajinya para anggota DPRD dan Bupati hingga saat ini. Mereka optimis kelak gaji tersebut akan tetap dibayarkan. (rs-infoblora)
BLORA. Pimpinan dan anggota DPRD Blora optimistis gaji yang menjadi hak mereka akan tetap dibayarkan. Bersama bupati dan wakil bupati, para wakil rakyat itu selama empat bulan tidak menerima gaji.

Itu terjadi sebagai sanksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akibat dari terlambatnya penetapan APBD Blora 2015. Kenyakinan para wakil rakyat itu kembali muncul setelah mereka mengetahui pemberitaan dari Kemendagri yang dimuat media massa, kemarin.

Dalam pemberitaan itu, antara lain disebutkan bahwa Direktur Jenderal Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kemdagri Reydonnyzar Moenek mengingatkan para pimpinan daerah dan anggota DPRD bukannya tidak digaji.

Menurutnya, apabila Mendagri sudah memberikan penjelasan tertulis, barulah hak-hak keuangan para kepala daerah dan anggota DPRD yang terlambat menetapkan APBD akan dibayarkan dengan cara dirapel. Hanya saja keputusannya masih menunggu kejelasan dari Mendagri.

Namun itu hanya berlaku untuk tahun ini. Setelah Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi turunan UU Pemerintah Daerah diterbitkan, para pimpinan daerah termasuk DPRD yang terlambat menetapkan APBD benar-benar tidak akan digaji. ’’Memang dari dulu sudah begitu, karena UU Pemerintah Daerah saat ini belum ada PP-nya,’’ kata Ketua DPRD Blora, Bambang Susilo, kemarin.

Dia mengaku, telah mendapatkan kabar tentang akan dibayarkannya gaji dan hak-hak keuangan anggota DPRD yang daerahnya telat menetapkan APBD tahun ini. ’’Tinggal menunggu waktu saja,’’ tandasnya. 

Sekadar diketahui, DPRD Blora telah tiga kali menanyakan kejelasan pembayaran gaji. Namun, pertanyaan tersebut belum mendapatkan jawaban tegas. Mereka diminta untuk tetap bersabar dan berdoa. Dalam Pasal 353 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diatur sanksi gaji pokok dan tunjangan jabatan kepala daerah,wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD tak dapat diberikan selama enam bulan jika daerah terlambat mengesahkan APBD.

APBD Blora 2015 ditetapkan 30 Januari 2015. Adapun batas akhir penetapan APBD 2015 adalah 31 Desember 2014. Selain Blora, jumlah daerah di Indonesia yang mendapatkan sanksi sebanyak 76 daerah.

Di antaranya adalah Kota Bengkulu, Padang, Palembang, Sumba Barat Daya, Bekasi, Nias Selatan, Rokan Hilir, Musi Banyuasin, Musi Rawas Utara, Tasikmalaya, Aceh dan DKI Jakarta. Anggota DPRD Blora, Siswanto mengemukakan, sinyal bahwa Kemendagri akan tetap membayarkan gaji kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD yang daerahnya terlambat menetapkan APBD adalah hal yang bijaksana. ’’Karena PPnya belum ada,’’katanya.

Siswanto yang juga ketua Badan Legislasi DPRD menyatakan, pemberlakuan sanksi secara tegas baru bisa dilakukan tahun depan setelah PP dari UU Pemerintah Daerah diterbitkan. ’’Tidak digaji mulai tahun depan jika penetapan APBD telat,’’ujarnya. (Abdul Muiz-SMNetwork | Jo-infoblora)
Share this article :

0 komentar:

 
Powered by : Mas Kolis
Info Iklan
Copyright © 2016. infoblora.com - All Rights Reserved