Blora on News :
Home » , » Meski Ditambah Rp 7 Miliar, Anggaran Pilkada 2015 Untuk KPU Blora Masih Kurang

Meski Ditambah Rp 7 Miliar, Anggaran Pilkada 2015 Untuk KPU Blora Masih Kurang

infoblora.com on Apr 24, 2015 | 11:18 AM

Arifin Ketua KPU Blora (tengah) memastikan walau hanya ditambah Rp 7 miliar, KPU Blora berusaha dengan dana itu akan melaksanakan Pilkada 2015 dengan sebaik-baiknya.
BLORA. KPU Blora direncanakan bakal mendapat tambahan anggaran penyelenggaraan Pilkada 2015 sebesar Rp 7 miliar. Total anggaran yang dialokasikan ke KPU oleh Pemkab menjadi Rp 18 miliar. Sedangkan Panwas memperoleh tambahan Rp 1 miliar sehingga menjadi Rp 2,5 miliar.

Meski akan mendapat tambahan dana, namun Komisi A menilainya masih kurang. Para wakil rakyat mendesak agar Pemkab mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan penyelenggaraan pilkada.

’’Pilkada itu kepentingan kita bersama. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemkab semestinya mengalah dulu. Kalau tambahan anggaran untuk KPU sebesar Rp 7 miliar, tentu saja masih kurang. Apalagi kebutuhan anggaran yang diminta lebih dari Rp 7 miliar,’’ ujar anggota Komisi A DPRD, Siswanto, kemarin. 

Dana pilkada untuk KPU Blora telah dianggarkan dalam APBD 2015 sebesar Rp 11 miliar.
Namun seiring ketentuan baru terkait pilkada yakni anggaran kampanye ditanggung pemerintah dan di setiap desa dibuat sekretariat panitia pemungutan suara (PPS), KPU Blora mengajukan tambahan dana.

Jumlahnya sebesar Rp 16 miliar. Dengan demikian, Total kebutuhan dana KPU untuk menggelar pilkada sebesar Rp 27 miliar. Adapun Panwas, alokasi anggaran dalam APBD 2015 sebesar Rp 1,5 miliar. Padahal jumlah kebutuhan anggaran pengawasan Pilkada mencapai lebih dari Rp 7 miliar.

Setelah dilakukan pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Pemkab merencanakan memberikan tambahan dana sebesar Rp 7 miliar untuk KPU dan Panwas sebesar Rp 1 miliar. Tambahan anggaran itu akan dialokasikan dalam APBD Perubahan 2015. ’’Tambahan Rp 7 miliar untuk KPU dan Panwas Rp 1 miliar itu sudah final,’’ tandas Sekretaris TAPD Blora, Gunadi.

Dia yang juga menjabat kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) menyatakan, penambahan anggaran kemungkinan sudah tidak bisa dilakukan lagi. Pasalnya, kemampuan keuangan daerah terbatas.

’’Tambahan alokasi anggaran untuk KPU dan Panwas itu diperoleh dari dana bagi hasil yang diterima Pemkab dari pemerintah pusat. Sementara dalam APBD Perubahan itu sudah tidak ada sisa lebih perhitungan anggaran (silpa). Sehingga sudah tidak mungkin lagi mengalokasikan tambahan anggaran Pilkada,’’ujarnya. 

Ketua KPU Blora, Arifin menyatakan, dengan tambahan dana Rp 7 miliar, KPU siap melaksanakan pilkada. ’’Kami menilai dana Pilkada dari Rp 11 miliar kemudian mendapat tambahan Rp 7 miliar sehingga menjadi Rp 18 miliar, sudah cukup. Kami tidak ingin dipusingkan dengan urusan pendanaan. Tahapan Pilkada yang harus dilaksanakan sudah menanti,’’tegasnya.

Pernyataan berbeda dikemukakan Ninik Idhayanti, salah seorang anggota Panwas Blora. Dia menilai alokasi dana untuk Panwas yang bertambah menjadi Rp 2,5 miliar, masih tetap kurang. ’’Untuk 1.860 TPS saja, Panwas membutuhkan dana Rp 1 miliar, belum untuk operasional kegiatan dan honor pengawas di tingkatan lainnya,’’katanya.

Dia mengharapkan, Pemkab menambah lagi anggaran pengawasan pilkada. ’’Jangan dianggap Panwas itu seperti SKPD yang mempunyai rutinitas anggaran tiap tahun. Kami mengharapkan kebijakan bupati. Biar bupati nanti yang memutuskan,’’ tegasnya. (Abdul Muiz-SMNetwork | Jo-infoblora)
Share this article :

0 komentar:

 
Powered by : Mas Kolis
Info Iklan
Copyright © 2016. infoblora.com - All Rights Reserved