Blora on News :
Home » , » KPU Blora : Pemungutan Suara Pilkada 2015 Akan Digelar 9 Desember

KPU Blora : Pemungutan Suara Pilkada 2015 Akan Digelar 9 Desember

infoblora.com on Apr 24, 2015 | 8:18 AM

KPU mengumumkan bahwa pemungutan suara Pe]ilkada Kabupaten Blora
digelar pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang.
BLORA. Komisi Pemilihann Umum (KPU) memastikan, pemungutan suara untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Blora akan digelar tanggal 9 Desember 2015. Kepastian ini menyusul telah dikeluarkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 tahun 2015 tentang Tahapan Pelaksanaan Pilkada.

Ketua KPU Kabupaten Blora, Arifin mengatakan, dengan dikeluarkannya PKPU tersebut, tahapan untuk pelaksanaan Pilkada di Blora sudah bisa dilakukan. Dikatakan, tahapan awal adalah membentuk badan penyelenggaran Pilkada. Yaitu Pantia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS). 
Menurut Arifin, pendaftaran untuk PKK mulai sejak Selasa (21/4).

“Pendaftaran calon anggota PPK dibuka hingga tanggal 28 April mendatang. Bagi siapa saja yang berminat bisa langsung mendaftar ke KPU,” kata Arifin.  

Ditambahkan,  pembentukan badan penyelenggara ini berdasarkan PKPU Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU. Dijelaskan, secara umum syarat pendaftaran anggota PPK tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. 

Sepeti usia paling rendah 25 tahun. Selain itu, juga tidak ada pembatasan jumlah pendaftar dari masing-masing kecamatan. Hanya saja, jelas Arifin, berdasarkan PKPU Nomor 3 tahun 2015 ada persyaratan spesifik dalam rekrutmen anggota PPK kali ini. Yaitu bagi yang telah menjadi anggota PPK dua kali periode tidak diperbolehkan ikut mendaftar. 

“Ketentuan khususnya, bagi yang sudah dua kali menjadi PPk tidak boleh. Berlaku untuk semua pelaksanaan Pemilu. Baik itu Pemilu Legislatif maupun Pilpres,” terang Arifin.

Disinggung terkkait pendanaan untuk Pilkada, Arifin mengungkapkan, upaya untuk mendapatkan tambahan masih terus dilakukan. Sebab sejauh ini, kebutuhan anggaran masih kurang. Dari Rp. 27 miliar yang dibutuhkan, dari rencana sebelumnya Rp. 22,8 miliar, saat ini baru tersedia Rp. 11 miliar. Sehingga masih kurang Rp. 16 miliar.


Bertambahnya jumlah anggaran yang dibutuhkan, ungkap Arifin, karena adanya pos anggaran tambahan yang belum terakomodir. Selain biaya kampanye pasangan calon, pos tambahan tersebut yaitu pengadaan sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang sebelumnya tidak ada sekarang menjadi ada. Hanya saja, ia belum memastikan berapa anggaran tambahan yang nantinya bakal didapatkan KPU.


“Pada pemilu sebelumnya, sekretariat PPS itu tidak ada. Namun berdasarkan aturan yang baru, sekretariat PPS harus dibuat. Tentunya pembiayaan operasional kesekretariatan PPS juga harus dianggarkan. Demikian juga dengan kampanye. Kampanye dalam Pilkada dibiayai oleh negara dalam hal ini KPU,” imbuhnya. (Abdul Muiz-SMNetwork | Jo-infoblora)
Share this article :

0 komentar:

 
Powered by : Mas Kolis
Info Iklan
Copyright © 2016. infoblora.com - All Rights Reserved