Blora on News :
Home » , » Komisi A DPRD Blora Desak Pemkab Cairkan ADD, Namun APBDes Belum Diserahkan

Komisi A DPRD Blora Desak Pemkab Cairkan ADD, Namun APBDes Belum Diserahkan

infoblora.com on Apr 15, 2015 | 3:30 AM

Siswanto, anggota Komisi A DPRD Blora meminta agar Alokasi Dana Desa (ADD) segera dicarkan bulan ini. Namun demikian pihak desa juga harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan pencairan ADD tersebut, diantaranya menyerahkan APBDes. (foto-priyo)
BLORA. Komisi A DPRD Blora mendesak Pemkab mencairkan alokasi dana desa (ADD) pada bulan April ini. Pencairan tahap pertama ADD itupun harus mengacu persyaratan ketentuan yang berlaku. Diantaranya pemerintah desa menyerahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Namun hingga saat ini belum satupun desa di Blora yang menyerahkan persyaratan tersebut. Desakan pencairan ADD itu mengemuka dalam rapat kerja Komisi ADPRD dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Keluarga Berencana (BPMPKB), kemarin.

”Jika pada bulan ini tidak bisa cair maka akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan dan laporan kegiatan persiapan pencairan tahap kedua dan tahap ketiga,” ujar Siswanto, salah seorang anggota Komisi A DPRD Blora, kemarin. 

Sepengetahuan Siswanto yang juga ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Blora, pencairan ADD dalam satu tahun dilakukan tiga tahap. Yakni 40 persen dicairkan pada bulan April, 40 persen pada bulan Agustus dan 20 persen di bulan Oktober. 

Meski mendesak pencairan tahap pertama ADD dilakukan bulan ini, namun Siswanto menegaskan, persyaratan pencairan harus dipenuhi. ”Tetap mengacu persyaratan. Diantaranya tiap desa harus menyerahkan APBDes, RKPDes dan RPJMDes,” tandasnya.

Kepala BPMPKB Blora Winarno, melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Desa dan Kelurahan, Tumei Suharno menyatakan, pihaknya juga berharap agar pencairan tahap pertama ADD bisa dilakukan bulan April ini.

Hanya saja dia mengungkapkan, hingga kini belum ada satupun desa di Blora yang menyerahkan APBDes sebagai salah satu persyaratan pencairan ADD. ”Tapi kami sudah lakukan pendampingan ke desa-desa. Mudah-mudahan penyusunan APBDes itu bisa diselesaikan bulan ini,” ungkapnya. 

Jumlah ADD yang dialokasikan untuk setiap desa tahun ini berbeda satu dengan lainnya. Tumei menyebutkan ADD terkecil Rp 245 juta dan terbesar Rp 750 juta. (Abdul Muiz-SMNetwork | Jo-infoblora)
Share this article :

0 komentar:

 
Powered by : Mas Kolis
Info Iklan
Copyright © 2016. infoblora.com - All Rights Reserved