Blora on News :
Home » , » Keseriusan Pemkab Blora Dalam Penyusunan Perda Galian C Dipertanyakan

Keseriusan Pemkab Blora Dalam Penyusunan Perda Galian C Dipertanyakan

infoblora.com on Apr 13, 2015 | 1:00 AM

Amin Faried, koordinator LSM Blora Crisis Center.
BLORA. Sejumlah aktivis LSM di Blora menilai Pemkab tidak serius membuat Peraturan Ddaerah (Perda) tentang Pajak Galian C. Indikasinya, Pemkab tidak langsung merespons setelah mengetahui kewenangan pemungutan pajak pertambangan masih berada di Pemkab. Bahkan antarinstansi yang terkait dengan penyusunan rancangan perda saling lempar tanggung jawab.

’’Kami pertanyakan keseriusan Pemkab termasuk DPRD dalam pembuatan perda pertambangan mineral nonlogam atau galian C,’’ ujar Koordinator Blora Crisis Center (BCC), Amin Faried Wahyudi, kemarin.

Dia menyakini Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Bagian Hukum Setda Blora telah mengetahui bahwa daerah masih berwenang memungut pajak pertambangan mineral nonlogam.

UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa kewenangan perizinan pertambangan kini tidak lagi berada di Pemkab melainkan ditarik ke Pemerintah Provinsi. Hanya saja Amin Faried menegaskan, Pemkab masih berwenang memungut pajak pertambangan yang ada di daerahnya.

’’Beberapa kali gubernur maupun kepala ESDM Jateng menyatakan seperti itu dan dimuat di sejumlah media massa. Jika Pemkab Blora serius, seharusnya hal itu langsung ditindaklanjuti dengan mulai menyiapkan penyusunan rancangan perda pajak pertambangan galian C,’’katanya.

Dia menyatakan, tahun lalu Pemkab maupun DPRD seakan-akan serius hendak membahas perda galian C. Rancangan perdanya pun telah diajukan Pemkab ke DPRD. Namun seiring diberlakukannya UU 23/2014 yang antara lain menegaskan kewenangan perizinan pertambangan tak lagi di kabupaten, pembahasan perda diurungkan. ’’Masak yang diatur dalam perda hanya pajaknya saja,’’ tandas Kepala Bagian Hukum Setda Blora, Khaidar Ali.

Pihaknya pun memilih menunggu kejelasan lebih lanjut terkait kewenangan daerah dalam pemungutan pajak seiring telah beralihnya kewenangan perizinan pertambangan dari Pemkab ke Pemprov. Kepala Dinas ESDM Blora, Setyo Edy menyerahkan kajian kewenangan tersebut ke Bagian Hukum Setda.

Adapun Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD, Siswanto menyatakan, pihaknya dalam waktu dekat ini akan menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah pihak terkait guna membahas rencana pengajuan rancangan perda galian C.

Sekadar diketahui, potensi pajak galian C di Blora diperkirakan mencapai Rp 6 miliar pertahun. Namun potensi itu tidak pernah dipungut daerah. Penyebabnya adalah Pemkab belum memiliki payung hukum pemungutan pajak galian C. Padahal kegiatan pertambangan galian C marak di Blora. (Abdul Muiz-SMNetwork | Jo-infoblora)
Share this article :

0 komentar:

 
Powered by : Mas Kolis
Info Iklan
Copyright © 2016. infoblora.com - All Rights Reserved