Blora on News :
Home » , » Hanya Disediakan Rp 11 M, KPU Kabupaten Blora Kekurangan Anggaran Pilkada 2015

Hanya Disediakan Rp 11 M, KPU Kabupaten Blora Kekurangan Anggaran Pilkada 2015

infoblora.com on Apr 13, 2015 | 12:30 AM

Arifin Ketua KPU Blora berkoordinasi dengan Panwas tentang anggaran Pilkada Blora 2015.
BLORA. Dana yang dianggarkan Pemkab Blora untuk KPU guna menggelar pilkada sebesar Rp 11 miliar dinilai belum cukup. Apalagi sesuai ketentuan baru, dana penyelenggaraan kampanye pasangan calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) ditanggung oleh negara (KPU-red).

Akibatnya, kebutuhan dana pilkada membengkak hingga direncanakan menjadi sekitar Rp 27 miliar. ’’Kami menyusun kebutuhan anggaran berdasarkan standar pusat, karena memang aturannya seperti itu,’’kata Ketua KPU Blora Arifin, kemarin.

Menurutnya, Senin (13/4) KPU Blora akan melakukan pemaparan anggaran di hadapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dia berharap kekurangan dana pilkada bisa dipenuhi dan dianggarkan dalam APBD Perubahan 2015.

’’Kami hanya sebagai penyelenggara pilkada. Kami sampaikan kebutuhan anggarannya seberapa besar. Tentu dengan harapan kekurangan dana bisa dipenuhi oleh Pemkab,’’tandasnya.

Selain KPU, paparan kebutuhan dana pilkada juga akan dilakukan Panwas. Sama seperti KPU, Panwas Blora pun menegaskan masih membutuhkan tambahan anggaran.

’’Dana yang baru dianggarkan di APBD untuk Panwas sekitar Rp 1,5 miliar. Tentu dana tersebut masih kurang,’’ kata Ninik Idhayanti, salah seorang anggota Panwas Pilkada Blora. 

Untuk menyiapkan paparan anggaran tersebut, dia mengaku tengah menyusun kebutuhan anggaran yang butuhkan Panwas. ’’Berapa jumlah kebutuhan anggaran, ini sedang kami susun,’’katanya. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kekurangan dana Panwas antara lain karena belum mencakup gaji pengawas di tiap tempat pemungutan suara (TPS).

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Gunadi menyatakan, karena pilkada adalah kegiatan di daerah maka semestinya standardisasi kebutuhan anggaran juga berdasarkan standar daerah.

Menurutnya, jika menggunakan standar pusat maka dana yang dibutuhkan akan lebih banyak. ’’Kecuali kalau Pemerintah Pusat memberikan bantuan dana pilkada. Ini dana pilkada dianggarkan oleh daerah,’’katanya. (Abdul Muiz-SMNetwork | Jo-infoblora)
Share this article :

0 komentar:

 
Powered by : Mas Kolis
Info Iklan
Copyright © 2016. infoblora.com - All Rights Reserved