Blora on News :
Home » , » Anggota Komisi A DPRD Blora Pantau Persiapan Pilkada Blora 2015

Anggota Komisi A DPRD Blora Pantau Persiapan Pilkada Blora 2015

infoblora.com on Apr 22, 2015 | 2:30 AM

ArifinKetua KPU Blora (tengah) didampingi anggota Komisi A DPRD Jateng (kanan) dalam acara pemantauan persiapan Pilkada Blora 2015.
BLORA. Komisi ADPRD Jateng melakukan monitoring persiapan pelaksanaan Pilkada di Blora. Para wakil rakyat itu mendatangi KPU Blora, kemarin. Para anggota DPRD Jateng yang melakukan monitoring diantaranya Ali Mansyur (Partai Nasdem), Dedy Jaya (Partai Demokrat), Amir (Partai Keadilan Sejahtera), Bambang Haryanto (PDIP), Jasiman (Partai Keadilan Sejahtera), Sriyanto Saputro (Partai Gerindra) dan Sumaji (PDIP).

Saat menerima kedatangan anggota Komisi A tersebut, Ketua KPU Blora Arifin menegaskan pihaknya siap menggelar Pilkada Blora 2015. Menurutnya, keputusan KPU Blora antara lain tentang tahapan pemilihan bupati dan wakil upati Blora dan perekrutan badan penyelenggara, sudah dikeluarkan. Namun dia menyatakan, masih ada beberapa kendala antara lain soal anggaran.

Selain itu juga persoalan terkait peraturan tentang perekrutan badan penyelenggara yang tidak memperbolehkan PPK, PPS dan KPPS yang sudah dua kali masa jabatan untuk menjadi anggota badan penyelenggara di Pilkada. Sehingga menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan. Untuk itu diharapkan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah dapat menjembatani dan menyampaikan persoalan ini kepada pihak pihak terkait.

Sekretaris Komisi A, Ali Mansyur menyatakan, kedatangannya ke KPU Blora merupakan kunjungan ke 18 dari 21 kabupaten di Jateng yang akan melaksanakan Pilkada 2015. Kunjungan itu untuk melihat langsung sejauhmana kesiapan penyelenggaraan Pilkada, terutama kesiapan anggaran. ”Kita semua berkomitmen menyukseskan Pilkada,” tandasnya. 

Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah akan segera menindaklanjuti hasil kunjungan ini dan menyampaikan kepada pihak terkait untuk segera mendapatkan penyelesaian.
”Sehingga Pilkada 2015 di Kabupaten Blora dapat terlaksana dengan baik seperti yang diharapkan,” katanya. 

Di APBD Blora 2015, Pemkab bersama DPRD sepakat menyetujui anggaran penyelenggaraan Pilkada untuk KPU sebesar Rp 11 miliar. Sedangkan anggaran untuk Panwas Rp 1,5 miliar.

Seiring munculnya sejumlah aturan baru yang terkait dengan Pilkada, dana yang telah dianggarkan itupun oleh KPU maupun Panwas dinilai masih kurang. KPU meminta tambahan alokasi dana sebesar Rp 16 miliar.

Sehingga jumlah total kebutuhan anggaran KPU sebesar Rp 27 miliar. Menurut Arifin, tambahan anggaran itu antara lain akan diperuntukan bagi pembiayaan kampanye. Selain itu juga untuk anggaran sekretariat panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat desa.

Di pemilu sebelumnya, sekretariat PPS itu tidak ada. Namun sekarang berdasarkan aturan yang baru, sekretariat PPS harus dibuat. Karena itu pembiayaan operasional kesekretariatan PPS juga harus dianggarkan. Demikian juga dengan kampanye. Kampanye dalam Pilkada dibiayai oleh negara dalam hal ini KPU. (Abdul Muiz-SMNetwork | Jo-infoblora)
Share this article :

0 komentar:

 
Powered by : Mas Kolis
Info Iklan
Copyright © 2016. infoblora.com - All Rights Reserved