Blora on News :
Home » , , » LSM Kawal Pembahasan Raperda Galian C Yang Dilakukan DPRD Blora

LSM Kawal Pembahasan Raperda Galian C Yang Dilakukan DPRD Blora

infoblora.com on Mar 30, 2015 | 2:00 AM

Pertambangan galian C yang marak di Kabupaten Blora akan segera ditertibkan dengan sebuah perda. LSM juga menghendaki agar pembahasannya dipercepat oleh DPRD.
BLORA. Kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendesak DPRD segera melakukan pembahasan hingga penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Pertambangan Mineral Nonlogam (galian C).

Pasalnya draf rancangan perda tersebut telah cukup lama disampaikan oleh Pemkab ke DPRD. Mereka siap mengawal pembahasan ranperda itu. Dengan adanya perda pajak penambangan mineral nonlogam, dinyakini akan bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) miliaran rupiah. Perda itu akan menjadi payung hukum untuk memungut pajak galian C. 

’’Dan terpenting lagi, kelestarian alam akan tetap terjaga karena pertambangan galian C lebih terkendali seiring adanya aturan yang harus ditaati penambang,’’ ujar Koordinator LSM Blora Crisis Center (BCC), Amin Farid Wahyudi, kemarin. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Pemkab bersama DPRD sebenarnya telah menetapkan Perda Nomor 5 tahun 2012 tentang Pajak Daerah. Sesuai perda itu, objek pajak mineral bukan logam dan batuan di antaranya penambangan asbes, batu tulis, batu kapur, phospat, tanah liat, granit atau andesit, marmer, pasir kuarsa, pasir dan kerikil serta mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan perda itu tarif pajak galian C ditetapkan sebesar 25 persen. Dasar pengenaan pajak galian C adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

Namun pemberlakuan perda itu tidak efektif. Pasalnya, belum ada perda induk yang mengatur penambangan mineral nonlogam dan batuan. Selama ini, belum ada kegiatan penambangan galian C di Blora yang berizin. Sebab, belum ada perda yang mengatur kegiatan penambangan galian C.

Kini seiring dengan diberlakukannya UU Nomor 2 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan perizinan pertambangan tidak lagi berada di kabupaten, melainkan telah ditarik ke pemprov. Meski begitu, pemerintah kabupaten tetap berhak memungut pajak dari pertambangan galian C yang ada di daerahnya. 

Amin Farid mengemukakan, draf perda penambangan mineral nonlogam telah diajukan ke DPRD sejak beberapa tahun lalu. Namun, hingga kini belum dibahas DPRD. Menurutnya, perda penambangan mineral nonlogam dan batuan penting antara lain sebagai payung hukum pungutan pajak. Dia menegaskan, selama belum ada perda penambangan mineral nonlogam dan batuan, pungutan pajak tidak bisa dilakukan. 

’’Padahal banyak pertambangan galian C di Blora. Namun, karena belum ada perda yang menjadi payung hukum pemungutan pajak, pemerintah tidak bisa memungut pajak pertambangan galian C tersebut. Potensinya, menurut kami lebih dari Rp 7 miliar pertahun,’’ tandasnya. 

Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD, Siswanto menyatakan, pihaknya dalam waktu dekat ini akan menggelar rapat untuk membahas desakan pembahasan ranperda pajak galian C. ’’Tak hanya bupati dan LSM, DPRD juga ingin segera membahas perda pajak galian C,’’ katanya. 

Dia menyebutkan, bukan tidak mungkin DPRD akan mengubah Program Legislasi (Prolegda) 2015. Sebab dalam Prolegda itu belum dimasukan rencana pembahasan ranperda pajak galian C. (Abdul Muiz-SMNetwork | Jo-infoblora)
Share this article :

4 komentar:

ujak ari said...

LSM apa yang mendesak pajak galian C? Ini LSM apa hubungannya dengan oknum pemerintah?
Pungutan 25% itu yang bikin orang waras ato gila?
Galian C itu usaha rakyat jelata.
Berhenti menjajah rakyat blora.
Jika ada pajak yang dirugikan itu rakyat.
Seperti penjajah belanda aja tingkahnya.
Itu ada migas yg lebih besar knapa bukan itu yang diurus.

Batalkan rencana pajak galian C di Blora.

tyan blora said...

Bener banget itu pak ari. Peraturan macam apa kayak itu. Pikir in dong kesejahteraan warga khusus nya wilayah blora. Kabupaten kaya raya tp masyarakat nya banyak yg tidak mampu. Minyak punya, kayu jati dimana2 tp semua itu kemana...!!!

hendro idea said...

Setuju, asalkan 100 persen hasil pungutan pajak untuk daerah penghasil. Audit rakyat lebih mudah. Hampir seluruh kecamatan di kab blora masih tertinggal. Timpang dengan kota kabupaten yg tidak memiliki potensi apa apa. Nggak di kota atau di daerah, LSM sudah berubah fungsi. Ada setoran, penyakit aman.

hendro idea said...

Setuju, asalkan 100 persen hasil pungutan pajak untuk daerah penghasil. Audit rakyat lebih mudah. Hampir seluruh kecamatan di kab blora masih tertinggal. Timpang dengan kota kabupaten yg tidak memiliki potensi apa apa. Nggak di kota atau di daerah, LSM sudah berubah fungsi. Ada setoran, penyakit aman.

 
Powered by : Mas Kolis
Info Iklan
Copyright © 2016. infoblora.com - All Rights Reserved