Blora on News :
Home » , , » DPRD Blora Akan Perketat Larangan Peredaran Miras Dalam Sebuah Perda

DPRD Blora Akan Perketat Larangan Peredaran Miras Dalam Sebuah Perda

infoblora.com on Mar 26, 2015 | 1:00 AM

Penjualan miras di beberapa supermarket dan toko waralaba masih banyak dijumpai. Kelak DPRD Blora akan memperketat aturan perdagangan miras tersebut.
BLORA. Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) di DPRD Blora dengan tegas menyatakan tidak adanya toleransi bagi pengedaran, perdagangan dan produksi minuman keras (miras).
Zero tolerance terhadap miras itu akan diperjuangkan FKB dalam rancangan peraturan daerah (ranperda) pengendalian minuman beralkohol yang saat ini tengah disusun di DPRD Blora. 

‘’Dalam hal pengendalian miras yang ranperdanya sekarang baru disusun, saya dan FKB menyatakan zero toleransi,’’ ujar Ketua PKB Blora, Abdullah Aminudin yang juga menjabat wakil ketua DPRD, kemarin.

Dia beralasan, miras membawa dampak sosial yang sangat mengkhawatirkan. Apalagi konsumsi miras saat ini tidak hanya dilakukan orang dewasa, tapi juga generasi muda. ‘’Peredaran miras termasuk produksinya di Blora harus dilarang. Kalaupun ada tempat tertentu yang diperbolehkan memperjual belikan miras, aturannya harus diperketat.
Harus seizin bupati,’’ katanya. 

Terkait penyusunan ranperda miras ini, Badan Legislasi (Banleg) DPRD Blora melakukan studi banding ke sejumlah daerah di Jateng dan Jatim. Kemarin, daerah yang dituju untuk studi banding adalah Pasuruan, Jawa Timur.

Ketua Banleg DPRD, Siswanto mengemukakan, penyusunan ranperda miras telah menjadi prioritas diselesaikan tahun ini. Anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar tersebut menyatakan, Menteri Perdagangan telah mengeluarkan peraturan yang melarang penjualan minuman beralkohol lima persen di minimarket.

Pelarangan penjualan miras di minimarket tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015. Peraturan itu diteken Rachmat Gobel pada 16 Januari 2015 dan memberi waktu tiga bulan bagi pengelola minimarket untuk menarik miras dari penjualan. 

‘’Mulai April aturan itu diterapkan. Kami minta Pemkab Blora tegas dalam melaksanakan aturan tersebut,’’ tandas Siswanto yang mengaku berada di Pasuruan bersama sejumlah anggota Banleg lainnya untuk studi banding penyusunan perda miras. 

Karena itu, dia mengaku, tidak bisa menerima kedatangan tamu dari DPRD Kabupaten Madiun yang datang ke Blora dalam rangka studi banding penyusunan ranperda desa.

Rombongan tamu yang dipimpin Ketua Pansus Raperda Desa DPRD Madiun, Suprapto, hanya ditemui sejumlah pejabat di Sekretariat DPRD dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda). Sebab dalam waktu bersamaan, Ketua DPRD Bambang Susilo bersama beberapa anggota DPRD lainnya tengah menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) se-eks Karesidenan Pati di Pendapa Kabupaten Jepara. (Abdul Muiz-SMNetwork | Jo-infoblora)
Share this article :

0 komentar:

 
Powered by : Mas Kolis
Info Iklan
Copyright © 2016. infoblora.com - All Rights Reserved